Sumbawanews.com,- 4 Juli 2026 | 16.16 WIB
Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pembangunan 13 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, sebuah keputusan yang langsung mendapat kecaman dari pihak Palestina. Keputusan itu diambil pada Kamis, 2 Juli 2026, dan dipandang sebagai upaya sistematis untuk memecah wilayah Palestina serta memperkuat dominasi Israel atas kawasan strategis.
Permukiman-permukiman baru ini akan dibangun di kawasan regional Binyamin, salah satu blok permukiman terbesar milik Israel di Tepi Barat, tepat di sepanjang Jalur 60—jalan utama yang menghubungkan kota-kota Palestina seperti Nablus, Ramallah, dan Bethlehem. Wilayah ini juga menjadi jalur vital bagi akses antar permukiman Israel.
Tahap pertama proyek direncanakan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Dewan Regional Binyamin berencana membangun empat hingga enam permukiman baru dengan investasi jutaan shekel. Selain itu, pemerintah Israel juga akan melegalkan sejumlah pos permukiman yang sebelumnya berdiri secara informal, sehingga berhak mendapat pendanaan dan infrastruktur resmi dari negara.
Pemerintah Yerusalem Palestina menyatakan bahwa rencana ini fokus pada dua koridor utama: wilayah barat laut Yerusalem dan barat Ramallah di sepanjang Jalur 60, serta area yang membentang ke timur menuju Lembah Yordan. Menurut mereka, tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan “realitas geografis baru di lapangan”—menghubungkan blok-blok permukiman Israel, menguasai perbukitan strategis, dan memutus kesinambungan wilayah Palestina.
Pemerintah Palestina memperingatkan bahwa langkah ini secara langsung menghancurkan prospek terbentuknya negara Palestina yang wilayahnya saling terhubung secara geografis. Pernyataan mereka menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar ekspansi fisik, tetapi bagian dari strategi politik untuk mengisolasi Yerusalem Timur dari komunitas Palestina di sekitarnya.
Data dari Palestinian Center for Israeli Studies (Madar) menunjukkan lonjakan tajam dalam pembangunan permukiman ilegal. Jika pada periode 2012–2022 rata-rata hanya delapan pos baru per tahun, angka itu melonjak menjadi 32 pos pada 2023, 62 pos pada 2024, dan mencapai 86 pos pada 2025. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan anggaran pemerintah Israel: dari 28 juta shekel pada 2023, naik menjadi 75 juta shekel pada 2024, dengan rencana pendanaan untuk 70 pos permukiman.
Laporan Al Jazeera juga menyebut bahwa kelompok pendukung permukiman Israel kini bersiap memperluas aktivitas ke Area A—wilayah yang menurut Kesepakatan Oslo berada di bawah kendali penuh Otoritas Palestina. Ini menandai pergeseran berbahaya dalam dinamika kekuasaan di wilayah pendudukan.
