Sumbawanews.com,- Badan Meteorologi Jepang (JMA) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah utara Jepang pada Kamis pagi, dengan pusat gempa berada di kedalaman 50 kilometer di lepas pantai Prefektur Iwate. Guncangan kuat terasa hingga ke Kota Hashikami, Prefektur Aomori, dengan intensitas shindo 6 atas—tingkat terendah dari skala tertinggi yang bisa menyebabkan orang tak mampu berdiri, perabot berat bergelimpangan, dan dinding beton tanpa tulangan berisiko runtuh. Di Kota Hachinohe, intensitas mencapai shindo 6 bawah, sementara sejumlah wilayah di Iwate mengalami guncangan shindo 5 atas.
Meski kekuatannya mengkhawatirkan, JMA memastikan tidak ada ancaman tsunami. Pernyataan serupa ditegaskan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam konferensi pers, yang menekankan bahwa tidak ada indikasi bahaya laut pasang. Namun, ia mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap gempa susulan dengan kekuatan serupa dalam beberapa hari ke depan.
Layanan kereta cepat Tohoku Shinkansen langsung dihentikan sementara untuk pemeriksaan keselamatan jalur rel. Di Hachinohe, beberapa orang dilaporkan terjebak dalam lift setelah sistem kelistrikan otomatis mati sebagai tindakan pencegahan. Kantor Perdana Menteri segera membentuk satuan tugas darurat, sementara Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi mengerahkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk memantau wilayah terdampak melalui pengintaian udara.
Belum ada laporan korban jiwa. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara memastikan tidak ada kelainan pada fasilitas nuklir di wilayah tersebut. Gempa ini menjadi yang terkuat di kawasan Tohoku sejak gempa magnitudo 7,7 pada April lalu, memperkuat kekhawatiran akan aktivitas seismik yang meningkat di zona subduksi Pasifik.
Wilayah utara Jepang, yang berada di cincin api Pasifik, memang sering diguncang gempa. Bulan lalu, gempa magnitudo 6,3 juga mengguncang kawasan yang sama, menambah tekanan pada sistem kesiapsiagaan bencana yang telah diuji berulang kali. Pemerintah Jepang kembali menegaskan komitmennya terhadap protokol respons cepat—dari evakuasi hingga pemulihan infrastruktur—sebagai bentuk ketahanan yang telah menjadi ciri khas negara ini di tengah ancaman alam yang tak terhindarkan.
