Sumbawanews.com,- Di desa Hauna, Zimbabwe, Daires Mutamangira dulu berkeliling dengan e-tricycle-nya membawa sayuran segar dari petani ke jalan raya, mengantarkan obat-obatan untuk ibu-ibu yang bersalin, dan menghidupi empat anaknya sendirian. Kini, kendaraan listrik kecil yang dulu menjadi simbol kebebasan ekonominya, justru menjadi sumber ketakutan. Polisi sering menghentikannya di jalan setapak, menilangnya $15 karena tidak memiliki surat izin—padahal, untuk mendapatkan izin resmi, ia harus membayar hampir $500, sebuah jumlah yang tak terjangkau bagi seorang janda berpenghasilan harian.
E-tricycle bernama “Hamba”—dalam bahasa Shona berarti “pergi”—diperkenalkan pada 2024 oleh Mobility for Africa, sebuah startup lokal, sebagai solusi transportasi ramah lingkungan dan terjangkau bagi perempuan pedesaan. Dengan kecepatan maksimal 25 km/jam dan kapasitas muat hingga 450 kg, kendaraan ini menjadi tulang punggung ekonomi di kawasan pedesaan Manicaland, tempat jalan rusak dan ambulans langka membuat e-tricycle menjadi sarana vital: mengangkut hasil panen, membawa obat, bahkan menjadi ambulans darurat.
Tapi pada Februari 2025, semua berubah. Polisi mulai menyita kendaraan itu, mengklaim bahwa e-tricycle termasuk dalam kategori sepeda motor berdasarkan undang-undang lama zaman Rhodesia. Persyaratan: surat izin mengemudi, registrasi kendaraan, dan asuransi—semuanya dengan biaya total yang melebihi pendapatan bulanan rata-rata pengguna. “Saya tidak bisa bayar. Tapi saya harus makan. Anak-anak saya harus sekolah,” kata Mutamangira, yang kini hanya bisa menghasilkan $70 sebulan, turun dari $250 di masa puncaknya.
Rejoice Mandipedza, rekan sesama pengguna, mengaku terjebak dalam utang akibat berhenti bekerja selama tiga bulan. “Kami harus menyembunyikan tricycle di belakang rumah, baru membawanya keluar jika ada pelanggan. Tapi itu membuat pendapatan kami makin menipis.” Di beberapa desa, polisi bahkan menggerebek pusat perbelanjaan kecil tempat mereka biasa beroperasi.
Upaya lobbying oleh Mobility for Africa kepada Kementerian Transportasi, Keuangan, dan kepolisian berjalan lambat. Surat permohonan penurunan biaya dan pengecualian izin untuk jalan pedesaan pernah dikirim, bahkan disetujui secara prinsip oleh Sekretaris Kementerian Transportasi Joy Makumbe pada Januari 2025. Namun, di lapangan, penegakan hukum tetap kaku. “Kami diberi harapan di kantor, tapi di jalan, kami ditangkap,” kata Sikhangezile Dube, koordinator lokal Mobility for Africa.
Shantha Bloemen, pendiri Mobility for Africa, menilai kebijakan ini sebagai ketidakadilan sistemik. “Ini bukan soal aturan lama, tapi soal mentalitas yang gagal menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata masyarakat pedesaan. Di tengah transisi global ke transportasi hijau, kita justru menghukum perempuan yang paling berinovasi.”
Menteri Negara untuk Provinsi Manicaland, Misheck Mugadza, mengaku tidak mengetahui bahwa penindakan masih berlanjut. “Saya kira masalah ini sudah diselesaikan setelah kunjungan bersama Menteri Keuangan tahun lalu.”
Tapi di Hauna, harapan masih hidup. Mutamangira terus berdoa agar pemerintah segera merevisi regulasi. “Ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah cara saya menjaga keluarga saya. Jika biayanya bisa turun, saya bisa kembali bekerja. Tapi jika tidak, saya akan kehilangan segalanya—dan anak-anak saya akan kehilangan masa depan.”
