Sumbawanews.com,- La Paz – Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan keadaan darurat nasional setelah lima pekan protes massal memblokade jalan-jalan utama, memutus pasokan bahan bakar, makanan, dan oksigen ke ibu kota La Paz. Dekret yang diteken pada Sabtu (20/6/2026) memberi wewenang penuh kepada militer untuk membongkar barikade, mengamankan rute distribusi, dan memulihkan ketertiban umum—langkah yang disebutnya sebagai “upaya mengembalikan kebebasan masyarakat,” bukan membatasinya.
Protes yang dipimpin oleh kelompok masyarakat adat dan serikat pekerja pedesaan—pendukung lama Partai Gerakan Menuju Sosialisme (MAS)—menuntut Paz mundur. Mereka mengecam kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang memicu inflasi tajam, serta kualitas bensin rendah yang merusak ribuan kendaraan. Meski pemerintah berhasil mengatasi kelangkaan bahan bakar, harga yang melonjak dan kerusakan infrastruktur transportasi justru memperdalam krisis.
Kantor Ombudsman Bolivia dan organisasi HAM melaporkan 17 korban jiwa akibat terhambatnya akses ke layanan kesehatan. Tujuh di antaranya dinyatakan meninggal karena tidak mendapat perawatan medis tepat waktu. Rumah sakit kehabisan oksigen, supermarket kehilangan stok, dan jalan-jalan utama menjadi medan pertempuran antara pengunjuk rasa yang membawa dinamit dengan polisi antihuru-hara. Sedikitnya 365 orang ditangkap dan 37 luka-luka dalam bentrokan yang berlangsung sejak lima pekan terakhir.
Paz, yang menjabat sejak November 2025 setelah mengalahkan kandidat konservatif dan mengakhiri dua dekade dominasi MAS, berjanji memperbaiki ekonomi yang kolaps. Namun, reformasinya justru memicu kebangkitan oposisi dari kedua sisi spektrum politik: dari kubu kanan garis keras di Kongres hingga mantan presiden Evo Morales, yang kini bersembunyi di wilayah koka Chapare dan menyerukan pemilu baru—sambil menghadapi tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
Di tengah krisis domestik, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump justru memberi dukungan terbuka. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengonfirmasi peningkatan bantuan logistik darurat, sementara Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengecam protes sebagai upaya “menggulingkan pemerintah yang sah.” “AS sedang mengawasi,” tegas Hegseth di platform X.
Dekret darurat berlaku selama 90 hari, tetapi dapat dicabut lebih awal jika ancaman terhadap keamanan publik mereda. Pemerintah menegaskan hak konstitusional warga tetap dihormati—termasuk akses terhadap proses hukum. Namun, bagi ribuan warga yang terjebak tanpa listrik, bahan bakar, atau obat-obatan, keputusan ini bukan sekadar kebijakan—melainkan ujian hidup atau mati.
