Sumbawanews.com,- Amerika Serikat merencanakan memberikan status “organisasi teroris” kepada dua geng kriminal terbesar di Brasil—Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho—sebagai bagian dari upaya pemerintahan Donald Trump yang semakin mengaburkan batas antara kejahatan biasa dan terorisme. Penetapan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Kamis, dengan efek resmi berlaku mulai 5 Juni.
Sebelumnya, kedua geng tersebut telah dimasukkan ke dalam kategori “Specially Designated Global Terrorists” (SDGT), yang memberikan dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, status “Foreign Terrorist Organization” yang akan diberikan nanti dianggap lebih ketat, karena secara langsung memblokir akses mereka terhadap aset di AS dan memperluas sanksi terhadap pihak-pihak yang bertransaksi dengan mereka.
Rubio menegaskan, langkah ini diperlukan untuk melindungi keamanan nasional AS dan memutus rantai pendanaan narkotika yang mengalir ke jaringan kejahatan bersenjata. “Pemerintahan Trump akan terus memanfaatkan seluruh alat yang tersedia untuk menghentikan narkoba gelap dari jalanan kami dan menghancurkan aliran dana yang mendanai para teroris narkotika,” demikian pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS.
Langkah ini memicu kekhawatiran mendalam di Brasil, di mana pemilu presiden sedang berlangsung dengan sengit. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang tengah berjuang untuk masa jabatan keempatnya pada Oktober, telah berulang kali berupaya meyakinkan pemerintah AS agar tidak mengambil langkah ini. Lula khawatir penetapan ini bisa digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi terhadap institusi keuangan, korban pemerasan, bahkan organisasi sosial yang tidak bersalah hanya karena memiliki kontak tidak langsung dengan geng-geng tersebut.
Kekhawatiran Lula diperdalam oleh insiden pada Januari lalu, ketika AS diduga terlibat dalam operasi penangkapan terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro—aksi yang ia sebut sebagai bentuk intervensi asing yang mengancam kedaulatan Amerika Latin.
Sementara itu, lawan politik Lula, senator kanan ekstrem Flávio Bolsonaro, justru menjadi salah satu penggagas utama tekanan terhadap AS. Dalam pertemuan minggu ini di Gedung Putih, Flávio secara terbuka meminta Trump untuk memberikan status teroris kepada PCC dan Comando Vermelho. Ia adalah putra sulung mantan presiden Jair Bolsonaro, yang sebelumnya menjadi sekutu dekat Trump.
Trump sebelumnya pernah memicu ketegangan dengan menaikkan tarif impor Brasil hingga hampir 50 persen tahun lalu sebagai bentuk solidaritas terhadap Jair Bolsonaro—yang kini menjalani hukuman 27 tahun penjara atas dakwaan upaya menggulingkan demokrasi setelah kekalahan elektoralnya pada 2022. Putra bungsu Jair, Eduardo Bolsonaro, juga sedang menjalani persidangan atas dakwaan menghalangi proses hukum karena berupaya membujuk Trump agar ikut campur dalam kasus ayahnya.
Pemilu presiden Brasil kini berubah menjadi ajang pertarungan antara dua visi: Lula yang menekankan pendekatan struktural terhadap keamanan publik, melawan Flávio yang mengusung narasi kekerasan dan ketergantungan pada kekuatan militer. Polling terbaru menunjukkan kedua kandidat berada dalam posisi seimbang.
Kekerasan yang melibatkan geng-geng kriminal terus menjadi sorotan. Pada Oktober 2025, sebuah operasi polisi di favela Rio de Janeiro menewaskan lebih dari 130 orang. Tiga bulan kemudian, operasi serupa menewaskan delapan orang lagi. Kritikus menilai pendekatan militerisasi terhadap favela justru memperdalam siklus kekerasan dan pelanggaran HAM, tanpa menyentuh akar masalah: pencucian uang, perdagangan senjata, dan ketimpangan sosial.
“Menembaki remaja pengedar narkoba dari pinggiran kota tidak menyelesaikan kompleksitas jaringan keuangan kriminal,” ujar Luis Flavio Sapori, pakar keamanan publik dari Universitas Katolik Pontifical Minas Gerais.
Sebagai respons, Lula meluncurkan inisiatif senilai 2 miliar dolar AS pada Maret lalu untuk memperkuat investigasi pembunuhan, memperbaiki sistem penjara, dan memutus rantai pendanaan geng-geng kriminal melalui penindakan pencucian uang dan perdagangan senjata.
Namun, setelah pengumuman AS, penasihat luar negeri Lula, Celso Amorim, memperingatkan bahwa penggunaan label “teroris” jangan sampai menjadi dalih untuk intervensi berbasis kekuatan. “Kriminalitas terorganisasi memang harus diberantas. Kerja sama internasional, terutama dalam pencucian uang dan perdagangan senjata, sangat kami sambut. Tapi segala bentuk dalih untuk intervensi akan kami tolak tegas,” tegas Amorim.
Dengan pemilu tinggal beberapa bulan lagi, keputusan AS tidak hanya memperdalam ketegangan diplomatik—tetapi juga menjadi bahan bakar politik yang bisa menentukan siapa yang akan memimpin Brasil selama masa depan.
