Sumbawanews.com,- Sebanyak 51 serangan pembakaran dan peledakan terjadi secara terkoordinasi di tiga provinsi bagian selatan Thailand pada Sabtu malam, merusak fasilitas pemerintah, kendaraan, dan menewaskan tiga warga sipil. Serangan yang berlangsung antara pukul 20.00 hingga tengah malam waktu setempat paling banyak terpusat di Narathiwat, dengan sejumlah kantor pemerintah, menara telekomunikasi, tiang listrik, dan toko 7-Eleven menjadi sasaran. Tiga korban luka—dua perempuan berusia 45 dan 46 tahun serta seorang pria berusia 21 tahun—dilaporkan dalam kondisi stabil setelah dilarikan ke rumah sakit.
Komando Operasi Keamanan Internal Thailand (ISOC) menyatakan sejumlah kendaraan dan bangunan pemerintah hancur akibat serangan yang bertujuan menciptakan kerusuhan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di Narathiwat, sebuah pikap dicuri dari kantor administrasi kecamatan lalu dibakar dan ditemukan terbakar di jalan. Operator kereta api nasional sementara menghentikan sebagian layanan setelah rel mengalami kerusakan akibat ledakan. Pemerintah daerah memberlakukan jam malam sepanjang malam hingga Minggu pagi.
Pejabat militer mengaku telah menerima intelijen selama dua bulan terakhir tentang rencana serangan terhadap kantor-kantor lokal, tetapi tidak dapat memprediksi waktu dan lokasi pastinya. Belum ada kelompok yang mengklaim tanggung jawab atas serangan ini. Konflik bersenjata di wilayah mayoritas Melayu-Muslim tersebut telah berlangsung sejak 2004 dan menewaskan lebih dari 7.000 orang. Serangan terakhir terjadi bulan lalu, ketika lima tentara tewas dalam penembakan dan bom di Narathiwat.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul direncanakan melakukan kunjungan ke Hat Yai pekan depan untuk membahas isu keamanan dan investasi. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Nasional Thailand Thanut Suvarnananda menyatakan ingin mengubah pendekatan perdamaian dengan Front Revolusi Nasional (BRN), kelompok separatis utama, dari lawan menjadi mitra dalam menangani tuntutan masyarakat lokal. Perundingan damai yang sempat dijadwalkan Juni belum juga terlaksana akibat perbedaan mendalam mengenai otonomi, keamanan, dan keterwakilan politik.
