Jakarta, Sumbawanews. Produksi udang dan rumput laut Kabupaten Sumbawa adalah salah satu terbesar di Idonesia. Hasil catatan Regional Institut kerjasama dengan Dinas terkait menyebut hasil budi daya di Teluk Saleh mencapai Rp 13,9 T/tahun lalu. Tetapi PAD-nya sangat minim, mengoptimalkan pengelolaan Samota saja daerah bisa meraup PAD pada kisaran Rp 1 T.
Minimnya SDM mumpuni dan infrastruktur perikanan dan kelautan, sulit bagi daerah berkembang. Listrik tidak memadai, sulit bagi industri pengolahan dan cold storage masuk. Tanpa Pelabuhan khusus perikanan sulit bagi daerah menarik sejumlah potensi pajak dan restribusi serta multiplier effect yang diharapkan.
Demikian benang merah diskusi grup secara Hybrid Ikatan Keluarga Sumbawa (IKASUM) Jaya tentang Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perikanan dan Kelautan di Kab. Sumbawa di kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Jumat (18/7).
Diskusi secara online dan ofline secara bersamaan (hybrid), menghadirkan narasumber di antaranya Direktur Sumber Daya Ikan (SDI) Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP Syahril Abd. Rauf, Wakil Gubernur NTB 2008-2013 Dr. Ir. H. Badrul Munir dan Rusdianto pengamat Perikanan dan Kelautan. Diskusi diselenggarakan di kantor HSNI secara offline juga hadir para diaspora Sumbawa dengan bermacam profesi.
Menurut Ketua IKASUM Dr Lukman yang juga Kabod OKK DPP HNSI, bahwa diskusi perdana ini bagian dari serangkaian diskusi yang akan dilakukan paguyuban ini untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan kepentingan daerah dengan pejabat pemerintah Pusat, untuk bersama memikirkan langkah kongkrit untuk kemajuan daerah. Kesempatan berikutnya akan membahas sektor lain juga dengan mengundang pejabat pusat dan daerah.
Hasil serentetan diskusi ini akan menjadi rumusan kebijakan dan langkah konkrit yang ditujukan kepada Kepala Daerah Sumbawa. Selanjutnya dipublish untuk mendapatkan uji publik. Bukan sekadar usulan, kata Lukman tetapi juga memfasilitasi dan ikut menawarkan kepada investor yang berminat dari beberapa bidang yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Sumbawa dan peningkatan pendapatan daerah.
Diskusi tersebut cukup produktif berupa tanya jawab secara terbuka dengan direktur SDI Perikanan Tangkap, secara garis besar banyak pekerjaan rumah bupati sekarang, untuk menata sejumlah bisnis perushaan besar di Sumbawa agar memberikan manfaat sebanyak-nya kepada stakeholders.
Di antara masalah tersebut adalah kurangnya infrastruktur. Misalnya kapasitas listrik, yang tidak memadai, sulit bagi perusahaan besar untuk melakukan pengolahan hasil tangkap dan budidaya di Sumbawa. Tidak memungkinkan dibangunnnya ruang beku (cold storage). Tidak memiliki pelabuhan khusus periikanan hilang semua potensi PAD dan multiplier effect.
Ironisnya hasil laut yang diambil dari Kabupaten Sumbawa tidak memiliki nilai tambah karena diekspor atau diolah diluar daerah, maka semua potensi pemasukan serta pajak-pajak dan restribusi yang menikmati adalah daerah lain. Kabupaten Sumbawa hanya diambil bahan mentahnya saja (tanpa peningkatan pajak dan PAD).
Keprihatinan inilah kata Lukman yang mendorong IKASUM Jaya mencari solusi terbaik, agar Sumbawa tidak hanya diambil sumber daya alamnya saja tanpa dampak yang signifikan bagi tau dan tana Samawa (MG).
