Sumbawanews.com,- Pemerintah AS melalui Departemen Kehakiman (DOJ) secara resmi ikut campur dalam gugatan terhadap xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, dengan menyatakan bahwa penghentian operasi turbin gas di pusat data Colossus 2 di Southaven, Mississippi, akan membahayakan keamanan nasional. Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, DOJ mendukung xAI dan pemerintah negara bagian Mississippi, menilai upaya menghentikan pasokan listrik dari turbin-turbin itu sebagai ancaman terhadap inovasi AI yang mendukung operasi militer rahasia.
Gugatan awal diajukan oleh NAACP pada April lalu, yang menuduh xAI melanggar Clean Air Act dengan menjalankan 57 turbin gas tanpa izin lingkungan—jumlah yang melonjak dari 27 turbin saat gugatan pertama kali diajukan. Menurut data yang diperoleh Southern Environmental Law Center (SELC), peningkatan ini menyebabkan kenaikan 111% emisi nitrogen oksida, 83% partikel PM2.5, dan 88% formaldehida sejak April. Komunitas sekitar, yang sudah menghadapi beban polusi tinggi, berisiko mengalami peningkatan serangan asma dan penyakit jantung.
Namun, dalam pernyataan terpisah, Cameron Stanley, petinggi digital dan AI Departemen Pertahanan, menegaskan bahwa model Grok—yang dijalankan di Colossus 2—adalah salah satu dari hanya empat sistem AI yang mendukung operasi militer kritis di jaringan rahasia tingkat Secret hingga Top Secret. Ia menyebut secara spesifik bahwa Grok telah digunakan dalam serangan terhadap Iran, sehingga pemutusan daya listrik ke pusat data ini akan langsung mengganggu misi keamanan nasional.
xAI, yang merupakan bagian dari SpaceX, menjadi sorotan nasional pada 2024 setelah warga Memphis, Tennessee, melaporkan keberadaan turbin gas tanpa izin di pusat data pertamanya. Meski otoritas negara bagian Tennessee dan Mississippi mengklaim perusahaan diberi waktu satu tahun untuk memperoleh izin, NAACP menilai klaim itu bertentangan dengan regulasi EPA. DOJ kini meminta pengadilan untuk menghentikan gugatan tersebut, dengan argumen bahwa kebutuhan strategis militer mengungguli prosedur lingkungan yang sedang berjalan.
Tidak ada respons langsung dari xAI maupun DOJ terhadap permintaan konfirmasi dari media. Namun, tekanan publik terus meningkat, terutama dari kelompok lingkungan dan masyarakat lokal yang mempertanyakan: apakah keamanan nasional boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesehatan masyarakat?
