Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi pusat kontroversi setelah perusahaan media sosial miliknya, Trump Media and Technology Group, meluncurkan layanan berlangganan berbayar bernama Truth API. Layanan ini memberikan akses real-time dan eksklusif terhadap unggahan di Truth Social, termasuk konten dari akun @realDonaldTrump, dengan biaya US$100.000 per bulan atau sekitar Rp1,8 miliar. Kritik pun bermunculan bahwa langkah ini memanfaatkan posisi Trump sebagai presiden untuk keuntungan finansial pribadi, dengan memperdagangkan informasi yang hanya bisa diakses lebih dulu oleh pelanggan berbayar.
Truth API dirancang untuk kalangan bisnis yang ingin memantau unggahan berpengaruh secara langsung, menurut CEO sementara Trump Media, Kevin McGurn. Namun, karena Trump adalah pemegang saham terbesar perusahaan dan akunnya menjadi yang paling dominan di platform itu—dengan sekitar 13 juta pengikut—para kritikus menyatakan bahwa akses prioritas ini berpotensi memicu praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (insider trading). Sejumlah kebijakan penting, seperti tarif perdagangan dan ancaman serangan terhadap Iran, kerap diumumkan Trump terlebih dahulu melalui Truth Social sebelum disiarkan lewat saluran resmi pemerintah.
Senator Demokrat Adam Schiff dan Elizabeth Warren telah menulis surat kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), mendesak penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum. Dalam surat itu, mereka menyebut tindakan ini sebagai penyalahgunaan jabatan presiden yang mencolok, yang merugikan investor biasa dan menguntungkan kalangan elit keuangan. Kondisi ini semakin memperburuk citra Trump Media, yang sahamnya telah anjlok lebih dari 70 persen sejak Trump kembali menjabat tahun lalu, meski sempat naik 5,5 persen menjelang peluncuran Truth API.
Saham Trump Media sebelumnya bergantung pada pendapatan iklan, dan layanan berlangganan ini diharapkan membuka sumber pendapatan baru. Namun, kekhawatiran atas konflik kepentingan semakin memperdalam kritik terhadap hubungan antara kekuasaan politik dan keuntungan bisnis yang dimiliki Trump.
