Sumbawanews.com,- Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas, membuka ruang bagi korban untuk melaporkan dugaan penguntitan yang diduga melibatkan prajurit TNI terhadap Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Dalam pernyataannya pada Sabtu, 6 Juni 2026, Nas menegaskan bahwa Mabes TNI siap menindaklanjuti setiap bukti yang diserahkan, asalkan valid dan dapat diidentifikasi secara jelas.
Sebelumnya, Islah mengungkapkan bahwa selama lebih dari dua pekan, ia dan keluarganya menjadi sasaran pengawasan intensif oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga berasal dari lingkungan militer. Aktivis yang dikenal vokal dalam isu deradikalisasi dan moderasi beragama itu mengaku mendapat laporan dari tetangga tentang adanya orang asing yang memotret rumahnya, mengamati gerak-gerik anggota keluarga, bahkan mencatat tamu yang datang berkunjung.
Bukti-bukti fisik pun berhasil dikumpulkan: alat *direction finder*, perangkat lunak pelacak, dan rekaman CCTV yang menangkap wajah salah satu pelaku. Dari hasil investigasi mandiri bersama warga sekitar, Islah menyatakan bahwa enam orang yang teridentifikasi sebagai penguntit ternyata merupakan anggota TNI. Salah satu mobil yang kerap terparkir dalam radius 100 meter dari rumahnya, dengan pelat nomor A-1299-NB, juga menjadi fokus penyelidikan.
Islah mengaitkan aksi pengintaiannya dengan konteks politik yang lebih luas. Ia pernah dilaporkan ke Polres Jakarta Timur pada April 2026, bersama Saiful Muzani dan Ubedilah Badrun, atas dugaan penghasutan setelah menyampaikan kritik terhadap militerisasi kekuasaan dalam diskusi Halal Bihalal Pengamat pasca-Lebaran. Menurutnya, penguntitan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengintimidasi suara kritis.
“Saya tidak mengatakan semua prajurit TNI terlibat. Tapi pola operasi, metode, dan sumber daya yang digunakan—sangat khas militer,” ujar Islah di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat lalu. Ia menekankan bahwa ia tidak menolak kritik, tetapi menolak intimidasi yang mengancam kebebasan sipil.
Respons TNI yang terbuka terhadap laporan ini dinilai sejumlah pengamat sebagai langkah penting dalam menjaga kredibilitas institusi militer di tengah meningkatnya kecurigaan publik terhadap intervensi aparat terhadap aktivis sipil. Namun, banyak pihak menunggu tindakan nyata: apakah akan ada penyelidikan internal, pemeriksaan terhadap unit yang terlibat, atau bahkan sanksi disipliner jika terbukti pelanggaran.
Sementara itu, Islah meminta agar pihak berwenang tidak hanya mengandalkan laporan dari korban, tetapi juga menggali data teknis yang telah ia kumpulkan—termasuk jejak digital dan rekaman visual—sebagai dasar penyelidikan yang objektif. “Saya bukan lawan TNI. Saya lawan ketidakadilan. Dan ketidakadilan tak boleh disembunyikan di balik seragam,” katanya.
Pemerintah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Tetapi tekanan publik terhadap transparansi semakin mengeras—terutama setelah kasus serupa muncul dalam beberapa bulan terakhir, mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tetap menjadi ujian utama demokrasi di tengah kekuatan institusi yang besar.
