Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penyesuaian tarif Transjabodetabek tidak akan diberlakukan secara serentak atau merata di semua rute. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, hanya sejumlah jalur strategis yang akan mengalami perubahan tarif, sementara rute-rute lain tetap mempertahankan tarif saat ini.
“Banyak media memberitakan seolah-olah semua rute Transjabodetabek akan naik Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Ini tidak benar,” tegas Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6). Ia mencontohkan, rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu jalur yang kemungkinan mengalami penyesuaian, namun tidak semua rute lintas Jabodetabek akan mengikuti pola yang sama.
Pramono menekankan, kebijakan ini dirancang dengan prinsip keadilan dan kenyamanan masyarakat. Penyesuaian tarif, jika terjadi, akan disesuaikan dengan jarak tempuh dan kondisi ekonomi warga, bukan semata-mata mengejar keseimbangan anggaran. “Yang paling penting bukan soal harga, tapi membuat warga Jakarta nyaman dan senang menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Saat ini, tingkat konektivitas transportasi publik di Jabodetabek telah mencapai 93 persen, namun partisipasi pengguna masih di bawah 30 persen. Pramono menyadari, harga tiket menjadi salah satu penghambat utama. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk tidak memicu kembalinya masyarakat ke kendaraan pribadi, terutama di tengah tekanan ekonomi pasca-kenaikan harga BBM.
Bertepatan dengan HUT ke-499 Kota Jakarta, Pramono menyerukan dorongan lebih besar untuk mengubah perilaku mobilitas warga. Ia menegaskan, kampanye pemanfaatan 15 kelompok penerima subsidi transportasi gratis akan terus diperluas. Pemerintah juga membuka kemungkinan menambah kategori baru yang berhak mendapat fasilitas gratis, demi menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang rentan.
Penyesuaian tarif, kata Pramono, masih dalam tahap kajian mendalam. Detail rute dan besaran kenaikan belum diumumkan, namun ia berjanji keputusan akhir akan memprioritaskan keberlanjutan sosial, bukan hanya finansial. “Kami tidak ingin satu kebijakan transportasi justru membuat warga makin terjepit. Ini soal keadilan, bukan soal angka,” pungkasnya.
