Sumbawanews.com,- Perdana Menteri Keir Starmer resmi menutup masa jabatannya setelah dua tahun memimpin Inggris dalam gelombang perubahan, kontroversi, dan ketidakpastian. Dari janji stabilitas pasca kekalahan Partai Konservatif, ia berakhir sebagai sosok yang dianggap terlalu pragmatis—terjebak dalam serangkaian U-turn kebijakan, skandal internal, dan pertumbuhan ekonomi yang tak memenuhi harapan.
Di satu sisi, pemerintahannya mencatat sejumlah kemajuan signifikan. Undang-Undang Hak Pekerja yang diberlakukan Desember lalu menjadi reformasi terbesar dalam perlindungan tenaga kerja dalam satu generasi: tunjangan sakit diperluas, cuti orang tua dijamin, dan kontrak kerja tanpa jam minimum dihapus. Upah minimum nasional naik dari £12,21 menjadi £12,71 per jam, mengangkat pendapatan 2,4 juta pekerja berpenghasilan rendah hingga £900 per tahun. Di sektor perumahan, aturan baru melindungi penyewa dari pengusiran sembarangan, mengakhiri praktik “no-fault evictions” yang selama ini merugikan jutaan rumah tangga.
Di panggung internasional, Starmer tampil sebagai negarawan yang berani berbeda. Ia menolak mendukung serangan awal AS-Israel terhadap Iran, sebuah keputusan yang sejalan dengan opini publik Inggris meski memicu ketegangan dengan Presiden Donald Trump. Ia juga memperkuat dukungan untuk Ukraina melalui pinjaman senilai £78 miliar dari Uni Eropa dan secara terbuka menyebut Brexit sebagai “kesalahan strategis” yang merugikan. Rencana “reset Brexit”—dengan Inggris secara bertahap mengadopsi aturan pasar tunggal Uni Eropa tanpa pemungutan suara parlemen—menjadi salah satu agenda paling ambisius dalam sejarah hubungan Inggris-Eropa pasca-2016.
Pada bidang sosial, pemerintahannya menghapus batas tunjangan dua anak, yang diperkirakan menarik setengah juta anak keluar dari kemiskinan. Program sarapan gratis untuk seluruh murid sekolah dasar, layanan menyikat gigi bagi anak usia 3–5 tahun, dan peningkatan 100.000 layanan pemeriksaan gigi anak menjadi bukti komitmen terhadap generasi muda. Pendidikan khusus (SEND) juga menjadi prioritas, meski reformasinya berjalan dengan hati-hati dan melalui konsultasi panjang.
Di bidang imigrasi, angka migrasi neto turun 48% dalam satu tahun, kedatangan migran lewat perahu kecil berkurang 41%, dan permohonan suaka menurun 12%. Namun, dampak ekonomi jangka panjang mengkhawatirkan: National Institute of Economic and Social Research memperingatkan bahwa migrasi neto negatif pertama sejak 1993 bisa mengurangi pendapatan nasional Inggris hingga 3,6% pada 2040.
Namun, semua pencapaian itu terlindungi oleh serangkaian kegagalan yang menggerogoti kepercayaan publik. Kebijakan pencabutan tunjangan bahan bakar musim dingin bagi pensiunan memicu protes luas dari dalam partai sendiri dan masyarakat. Meski awalnya dipertahankan sebagai “keputusan sulit yang diperlukan”, tekanan politik akhirnya memaksa pemerintah berbalik arah setelah kekalahan telak dalam pemilihan lokal Mei 2026—di mana Partai Buruh kehilangan dua pertiga kursi dewan.
Reformasi tunjangan disabilitas yang diusung Menteri Liz Kendall, dengan target penghematan £5 miliar, gagal total. Prosesnya kacau, protes dari anggota parlemen Partai Buruh membeludak, dan kebijakan itu akhirnya dicabut—merusak kredibilitas Starmer sebagai pemimpin yang konsisten.
Ekonomi pun tak berjalan sesuai janji. Meski berkomitmen tidak menaikkan pajak, Menteri Keuangan Rachel Reeves justru menaikkan iuran jaminan sosial (National Insurance) bagi pemberi kerja sebesar £24 miliar. Otoritas Anggaran (OBR) memperingatkan langkah itu berpotensi mengurangi lapangan kerja dan memperlambat pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 dipangkas dari 1,4% menjadi 1,1% oleh OBR, lalu turun lagi menjadi 0,8% oleh IMF akibat dampak konflik Iran.
Tapi yang paling merusak citra Starmer adalah pola U-turn yang kian tak terbendung: dari menaikkan ambang batas pajak warisan lahan pertanian dari £1 juta menjadi £2,5 juta, hingga membatalkan rencana menunda pemilihan lokal setelah diancam gugatan hukum dari Nigel Farage. Bahkan janji untuk mengembalikan bantuan luar negeri ke 0,7% dari GNI pun ditinggalkan demi memperbesar anggaran pertahanan—menjadikan Inggris dengan pengeluaran bantuan terendah dalam sejarah.
Namun, skandal terbesar datang dari dalam kabinet. Peter Mandelson, mantan menteri berpengaruh, ditunjuk sebagai duta besar untuk AS meski gagal mengungkap hubungan dekatnya dengan Jeffrey Epstein—informasi yang sudah lama dipublikasikan media. Kementerian Luar Negeri mengabaikan rekomendasi keamanan, memicu pengunduran diri pejabat senior Olly Robbins. Investigasi The Guardian mengungkap Mandelson bahkan menerima pengarahan rahasia sebelum proses pemeriksaan keamanan selesai. Skandal ini memicu pengunduran diri Morgan McSweeney, kepala staf pribadi Starmer, dan memaksa pemerintah membuka dokumen rahasia melalui prosedur parlemen langka—humble address.
Dokumen internal pun mengungkap kritik tajam dari Mandelson sendiri: ia menilai Starmer “terlalu mudah menyerah di bawah tekanan” dan “kurang energi kepemimpinan”. Kini, pemerintahan Starmer berakhir bukan dengan kehancuran, tapi dengan kelelahan—sebuah era yang dimulai dengan harapan reformasi, tetapi berakhir sebagai pelajaran tentang kekuasaan yang terlalu banyak menyesuaikan diri, hingga kehilangan arah.
Inggris kini menanti pemimpin keenam dalam tujuh tahun. Dan pertanyaannya bukan lagi: “Apa yang berhasil?” Tapi: “Apa yang masih bisa diselamatkan?”
