Sumbawanews.com,- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, menyusul indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan yang berlangsung hingga pukul 00.03 WIB itu berakhir dengan penyegelan dua kendaraan mewah miliknya, sekaligus mendorong Silmy untuk menyerahkan diri ke KPK pada hari berikutnya.
Pantauan di lokasi, tiga mobil KPK masuk ke halaman rumah pribadi Silmy Karim, di mana para penyidik langsung menuju garasi. Di sana, terlihat dua mobil berwarna silver dan hitam yang langsung disegel dengan stiker resmi KPK. Mobil berwarna silver, berdesain dua pintu dan tergolong mewah, menjadi fokus utama penyidik. Di samping kendaraan, terdapat beberapa sepeda yang tergantung di dinding garasi, namun tidak menjadi objek penyitaan.
Tidak ada keterangan resmi yang diberikan oleh tim KPK kepada awak media yang berjaga di luar. Namun, sumber internal mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan lanjutan atas dugaan korupsi dalam pengelolaan izin imigrasi yang sempat menjadi fokus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat beberapa hari sebelumnya.
Silmy Karim, yang sebelumnya sempat menghilang dari pandangan publik selama dua hari, akhirnya muncul di kantor KPK pada Kamis pagi. Ia datang secara sukarela, didampingi kuasa hukumnya, dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti atau dugaan kerugian negara yang terkait, tetapi sumber yang dekat dengan penyidik menyebut ada indikasi transaksi tidak wajar terkait penerbitan dokumen keimigrasian dan pemanfaatan aset pribadi yang tidak sepadan dengan penghasilan resminya.
Penggeledahan ini menjadi peringatan keras terhadap praktik korupsi di lingkungan birokrasi keimigrasian, yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat di level kepala kantor. Dengan tersangkanya seorang wakil menteri, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi paling tinggi levelnya dalam beberapa tahun terakhir.
KPK menyatakan bahwa proses hukum akan berlanjut dengan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh aset, transaksi keuangan, dan korespondensi yang terkait. Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai instansi induk Silmy Karim, mengaku akan menunggu hasil penyelidikan KPK sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait status jabatannya.
