Sumbawanews.com,- Sejak dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025, Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat pembangunan infrastruktur melalui program INSTANSI, menembus daerah-daerah terisolasi yang selama puluhan tahun terpinggirkan. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, warga yang dulu harus berjalan kaki selama jam-jam untuk mencapai Pasar Sipiongot dengan memikul hasil panen kini bisa mengangkut komoditas dengan kendaraan bermotor. Di Nias Barat, Jembatan Idano Noyo yang rusak akibat banjir bandang Maret 2025 telah selesai dibangun pada Februari 2026, memangkas waktu tempuh dari dua jam menjadi kurang dari satu jam antara Gunungsitoli dan Mandrehe. Pedagang di Mandrehe melaporkan omzet naik 50 persen, sementara biaya transportasi menurun drastis karena tak lagi perlu membayar penyeberangan sampan.
Pemprov Sumut mengalokasikan Rp 230 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan utama di Sipiongot pada 2026, termasuk Hutaimbaru-Sipiongot (11 km), Sipiongot-Labuhanbatu (16 km), dan Sipiongot-batas Tapanuli Selatan (12 km). Di Kepulauan Nias, anggaran Rp 300 miliar disiapkan untuk tahun depan. Di sepanjang 2025, 44,95 kilometer jalan provinsi ditingkatkan, sementara jembatan strategis seperti Aek Batang Angkola dan Aek Pardomuan direhabilitasi. Irigasi di Serdang Bedagai dan Simalungun juga diperbaiki, dengan perbaikan saluran hingga 100 meter. Pada 2026, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan naik menjadi Rp 1,37 triliun, dengan target pembangunan dan perbaikan 141 kilometer jalan, termasuk penanganan pascabencana dan drainase.
Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga menilai pendekatan kini berbeda: bukan lagi pembangunan parsial, tapi penyelesaian utuh jalur penghubung daerah tertinggal. Kepala Dinas Bina Marga Chandra Dalimunthe menegaskan, upaya ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara Pantai Timur dan Pantai Barat. Pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo menilai, dampaknya tak hanya pada waktu tempuh, tapi pada biaya distribusi yang bisa turun dari 40 persen menjadi 10-20 persen dari harga barang, membuka ruang bagi petani dan nelayan memperoleh harga lebih adil. Bagi masyarakat di daerah terpencil, jalan bukan sekadar aspal—ia adalah akses ke pasar, sekolah, rumah sakit, dan masa depan yang lebih layak.
