Sumbawanews.com,- Kazan – Dua puluh empat warga Filipina yang selama sembilan bulan ditahan tanpa dakwaan di Yakutsk, Siberia, akhirnya dipulangkan ke Manila setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. secara langsung mengangkat isu ini kepada Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral di sela KTT Rusia-ASEAN, Rabu (17/6/2026). Pembebasan yang berlangsung cepat itu menjadi bukti nyata pengaruh diplomasi pribadi di tingkat tertinggi.
Rombongan pertama tiba di Manila pada Minggu (21/6) dini hari, disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Theresa Lazaro, yang turut mendampingi Marcos dalam pertemuan di Kazan. Rombongan kedua menyusul menjelang fajar, diterima oleh Menteri Pekerja Migran Hans Cacdac. Kedua pejabat itu memastikan para warga yang pulang dalam keadaan sehat, meski mengalami tekanan psikologis akibat penahanan panjang tanpa proses hukum yang jelas.
Menurut keterangan pemerintah Filipina, para warga tersebut kemungkinan menjadi korban jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal yang menjerat mereka di Rusia, lalu ditahan atas dugaan pelanggaran imigrasi. Tak ada dakwaan resmi, tak ada sidang, hanya penahanan tanpa kejelasan hukum selama hampir setahun.
Marcos mengungkapkan bahwa ia menyampaikan kekhawatiran mendalam tentang nasib para warganya itu kepada Putin dalam jamuan makan malam di Kazan. Presiden Rusia awalnya menyatakan tidak mengetahui kasus ini, namun langsung berjanji menindaklanjutinya. “Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Marcos mengutip pernyataan Putin.
Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah pernyataan itu, pihak berwenang Rusia mengonfirmasi bahwa semua 24 warga Filipina akan segera dibebaskan dan diberangkatkan. Kedua negara menjalin koordinasi ketat untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar tanpa hambatan diplomatik.
Kasus ini menjadi sorotan khusus mengingat Filipina adalah sekutu utama Amerika Serikat di Asia dan salah satu dari delapan negara ASEAN yang mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Singapura menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia, sementara Filipina memilih jalur diplomasi pragmatis—menjaga hubungan strategis tanpa mengorbankan kepentingan warganya.
Duta Besar Filipina untuk Moskow, Igor Bailen, mencatat bahwa sekitar 15.000 warga Filipina saat ini tinggal dan bekerja di berbagai wilayah Rusia. Pemulangan 24 orang ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga sinyal kuat bahwa diplomasi presiden bisa menjadi alat efektif untuk melindungi warga negara di tengah ketegangan geopolitik global.
Dengan keberhasilan ini, Marcos memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tegas dalam melindungi warganya, sekaligus mampu menjalin hubungan yang konstruktif dengan kekuatan dunia yang berbeda ideologi. Di tengah dunia yang semakin terpecah, kasus ini menjadi contoh langka: diplomasi yang berbuah keadilan, bukan kekalahan.
