Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa hingga Mei 2026, sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia pernah menjalani masa suspend sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran sistemik, kegagalan teknis, dan insiden kesehatan yang melibatkan penerima manfaat.
Menurut Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, dari total 27.208 SPPG yang aktif, sebanyak 5.659 telah dinyatakan kembali operasional setelah memperbaiki kekurangan sesuai petunjuk teknis. Namun, 2.213 unit masih dalam masa suspend karena belum memenuhi standar minimal, baik terkait infrastruktur, manajemen, maupun kualitas gizi.
Di Pulau Sumatra, dari 5.968 SPPG yang beroperasi, 758 pernah mengalami suspend—148 di antaranya masih dalam masa henti. Penyebab utama bukan hanya insiden kesehatan seperti diare atau muntah-muntah akibat menu tidak layak, tetapi juga kelalaian dalam tata kelola, ketidaksesuaian anggaran, dan kegagalan memenuhi syarat higiene. Di wilayah ini, 10 SPPG dihentikan karena kejadian menonjol, sementara 138 lainnya karena masalah infrastruktur dan manajemen.
Di Jawa, yang menjadi pusat terbesar program MBG dengan 16.594 SPPG, jumlah suspend tertinggi tercatat: 3.466 unit pernah dihentikan. Sebanyak 1.666 masih dalam masa suspend, dengan 1.605 di antaranya gagal memenuhi standar teknis—mulai dari penyimpangan anggaran, mark-up harga bahan baku, hingga tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hanya 61 SPPG yang dihentikan karena insiden kesehatan langsung.
Wilayah Indonesia Timur—meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua—menunjukkan tren serupa. Dari 4.646 SPPG, 3.959 pernah suspend, dengan 399 masih dalam masa henti. Meski jumlah insiden kesehatan relatif lebih rendah (25 kasus), masalah struktural seperti tidak adanya mess untuk kepala SPPG, pengawas gizi, atau pengawas keuangan, serta kurangnya minimal 15 pemasok bahan baku, menjadi penghambat utama.
BGN menegaskan, sanksi suspend tidak hanya diberikan karena kelalaian administratif. Pelanggaran serius seperti sengaja memanipulasi anggaran—misalnya, menyajikan menu dengan biaya di bawah Rp8.000 atau Rp10.000 per porsi yang seharusnya menjadi standar—juga menjadi dasar hukum. Selain itu, SPPG yang gagal mendistribusikan MBG kepada minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) akan langsung dihentikan secara mayor tanpa insentif.
“Jika sampai 2 Juni 2026 belum ada bukti distribusi ke kelompok 3B, maka SPPG tersebut akan di-_suspend_ mayor, dan kepala SPPG-nya akan menerima peringatan keras,” tegas Nanik.
Pemantauan ketat ini, menurut BGN, bukan sekadar upaya pengawasan, tetapi upaya memastikan bahwa program yang dijanjikan sebagai jaminan gizi bagi kelompok rentan benar-benar menyentuh sasaran. Dengan demikian, suspensi bukan hukuman, melainkan mekanisme korektif untuk menjaga integritas program yang bertujuan menyelamatkan generasi mendatang dari malnutrisi.
