Sumbawanews.com,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari sebagian besar masyarakat, namun tingkat kepercayaan terhadap kelangsungan dan efektivitas program ini masih belum merata. Hasil survei Puspoll Indonesia yang dirilis pada 27 Juni 2026, mengungkap bahwa 55,5 persen warga mendukung keberadaan MBG sebagai kebijakan prioritas nasional. Namun, di balik dukungan itu, hampir separuh masyarakat—41,9 persen—tidak setuju, sementara keyakinan terhadap keberlanjutan program justru menunjukkan celah yang mengkhawatirkan.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyampaikan hasil survei tersebut di Jakarta Pusat, dalam rangka memantau persepsi publik menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan pada Mei 2026 itu mengukur tiga indikator utama: dukungan, kepuasan, dan keyakinan. Dari sisi kepuasan, 52,1 persen responden menyatakan puas dengan pelayanan MBG, terutama di kalangan keluarga miskin dan sekolah dasar yang menjadi sasaran utama program. Namun, ketika ditanya apakah mereka yakin program ini akan berjalan berkelanjutan tanpa hambatan, angka keyakinan jauh lebih rendah dibanding dua indikator lainnya.
Survei ini menggarisbawahi fenomena yang kian nyata: dukungan emosional terhadap program sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kepercayaan terhadap kapasitas administratif pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh sejumlah laporan terkait dugaan penyimpangan, termasuk kasus korupsi yang menjerat sejumlah pihak terkait pengadaan logistik MBG, serta keterlambatan penyaluran dana ke 645 Sekolah Penyedia Gizi (SPPG) di wilayah 3T. Belum lagi, kebijakan sementara menghentikan MBG selama libur sekolah yang diklaim menghemat anggaran Rp3 triliun, menuai protes dari pengusaha makanan bergizi dan organisasi pendidikan.
Meski aksi damai yang menyerukan dukungan terhadap MBG di Jakarta diklaim diikuti 50.000 orang, data survei menunjukkan bahwa simpati publik belum cukup kuat untuk mengatasi keraguan struktural. “Dukungan itu ada, tapi ia rapuh jika tidak dibarengi transparansi dan akuntabilitas,” ujar Chamad. “Masyarakat ingin makan bergizi gratis, tapi mereka juga ingin tahu uangnya benar-benar sampai ke piring anak-anak, bukan ke rekening pihak ketiga.”
Dengan demikian, MBG bukan sekadar program pangan, melainkan ujian kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan. Di tengah optimisme awal, tantangan terbesar kini bukan pada anggaran atau distribusi, melainkan pada membangun kembali keyakinan publik—yang ternyata, jauh lebih sulit daripada menyediakan makanan.
