Sumbawanews.com,- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumhur Hidayat menegaskan dua prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan: memadamkan seluruh titik api serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak asap, sambil menegakkan hukum terhadap 72 tersangka dan korporasi yang terlibat.
Dalam tinjauan langsung di Banjarbaru, Jumhur mengatakan seluruh kekuatan pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan masyarakat dikerahkan secara terpadu untuk mempercepat pemadaman. Ia menekankan bahwa upaya teknis di lapangan harus didukung oleh doa dan kesadaran kolektif agar kondisi kekeringan segera berakhir.
Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas kesehatan setempat untuk memitigasi risiko kesehatan akibat kabut asap, memastikan warga tidak terdampak secara serius. Jumhur menegaskan, praktik pembakaran lahan tidak bisa ditoleransi, dan penegakan hukum menjadi kunci utama.
Polri telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka, sementara Kementerian LH intensif menginvestigasi korporasi-korporasi yang konsesinya terbakar. Sanksi yang akan dijatuhkan mencakup tuntutan administratif, gugatan perdata, ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.
Berdasarkan data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalsel pada 2023 mencapai 190.000 hektare, sementara hingga saat ini turun menjadi sekitar 8.000 hektare. Jumhur menyatakan, penurunan ini menunjukkan keberhasilan mitigasi dini, dan upaya akan terus diperkuat agar tidak kembali mendekati angka tahun lalu.
