Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kebutuhan dasar masyarakat—terutama perumahan layak—sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam kunjungannya ke Kampung Mosso, Jayapura, Papua, Tito menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden tidak sekadar berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi menyentuh akar masalah kehidupan rakyat kecil yang masih bertahan di rumah-rumah tak layak huni.
“Bapak Presiden sangat memahami bahwa rumah bukan sekadar atap di atas kepala, tapi fondasi martabat manusia,” ujar Tito, Senin (21/6/2026). Menurutnya, sekitar 30 juta rumah di seluruh Indonesia masih dalam kondisi tidak layak, dengan disparitas paling parah terlihat di Papua. Di provinsi ini, 32,5 persen rumah penduduk tak memenuhi standar minimal kesehatan dan keamanan—angka yang melonjak hingga mendekati 80 persen di wilayah Pegunungan Tengah.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program bedah rumah ini tidak hanya bertujuan memperbaiki struktur bangunan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menekan angka kemiskinan struktural. Tito menekankan, kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi kunci keberhasilan: “Kami mendorong investor untuk terlibat dalam pembangunan perumahan berbasis komunitas, dengan insentif yang jelas dari pemerintah.”
Di Papua, lebih dari 71.500 rumah masih dalam kondisi darurat. Tito menilai, upaya ini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan kesejahteraan berkelanjutan. “Ketika seorang ibu bisa tidur nyenyak tanpa takut atapnya roboh, ketika anak-anak bisa belajar di ruang yang kering dan aman, itulah bukti nyata kehadiran negara,” katanya.
Pemerintah pusat pun berkomitmen memperluas cakupan BSPS hingga mencapai sasaran 3 juta rumah layak dalam lima tahun ke depan, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pusat, daerah, dan masyarakat. Di tengah dinamika pembangunan nasional, Presiden Prabowo menegaskan: “Kemajuan tak bisa diukur hanya dari gedung-gedung tinggi, tapi dari seberapa banyak rakyat yang sudah punya tempat pulang yang layak.”
