Sumbawanews.com,- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah tudingan bahwa frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto bersifat seremonial atau berlebihan. Respons itu dilontarkan menyusul kritik tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang menyebut Prabowo sebagai kepala negara paling sering bepergian ke luar negeri sejak menjabat—dengan rata-rata satu dari enam hari dihabiskan di luar wilayah Indonesia.
Teddy, yang secara resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak Oktober 2024, menanggapi kritik Dino dengan nada santai namun tegas. “Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal. Terima kasih atas masukan yang sangat cermat dan terstruktur,” ujarnya dalam unggahan resmi di akun Instagram Sekretariat Presiden, Senin (1/6). Ia pun menyebut Dino sebagai diplomat berpengalaman, meski masa jabatannya sebagai Wamenlu hanya berlangsung sekitar tiga bulan pada 2009.
Namun, Teddy menekankan bahwa setiap perjalanan luar negeri Presiden bukan sekadar simbol. Ia menyebut empat poin konkret yang menjadi dasar kebijakan diplomasi aktif Prabowo: biaya, jumlah rombongan, penjadwalan, dan protokoler.
Pertama, soal biaya. “Semua kelebihan anggaran yang melebihi alokasi negara sepenuhnya ditanggung pribadi Presiden Prabowo,” tegas Teddy. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang negara yang digunakan untuk membiayai kelebihan biaya perjalanan, termasuk akomodasi mewah atau logistik berlebihan.
Kedua, jumlah rombongan. Teddy membandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana rombongan presiden bisa mencapai lebih dari 120 orang. “Sekarang, maksimal 50 hingga 60 orang. Hampir separuhnya berkurang.” Ini, menurutnya, bukan hanya efisiensi, tapi juga bentuk kesadaran akan tanggung jawab fiskal.
Ketiga, konteks global. Teddy menegaskan bahwa dunia kini berada dalam kondisi dinamis—konflik geopolitik, ketegangan antara AS dan Iran, serta ketidakpastian ekonomi global. “Kita tidak bisa menunggu krisis baru lalu baru meminta bantuan. Hubungan harus dipanen sebelum musimnya tiba.” Ia menekankan pentingnya kedekatan pribadi antar pemimpin, baik yang terpublikasi maupun yang dilakukan secara tertutup.
Keempat, hasil nyata. Teddy menyebut sejumlah capaian diplomatik yang lahir dari perjalanan Presiden dalam 1,5 tahun terakhir. Pertama, kelanjutan keterlibatan Indonesia dalam BRICS yang membantu menjaga stabilitas pasokan BBM dan pangan meski konflik di Timur Tengah memanas. Kedua, tarif impor nol persen dari Uni Eropa yang resmi berlaku pada 2025—sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di era sebelumnya. Ketiga, total investasi asing yang masuk mencapai Rp2.430 triliun, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dan baru-baru ini, setelah kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan, investasi langsung kembali mengalir sebesar Rp575 triliun.
Selain itu, Teddy menyebut sejumlah keberhasilan lain yang tak selalu jadi sorotan media: peningkatan kesiapan alutsista TNI, penyelenggaraan haji yang lebih terkoordinasi, serta terwujudnya perkampungan haji RI di Mekkah dan Madinah. “Semua ini adalah hasil diplomasi—baik yang terlihat di kamera, maupun yang terjadi di ruang tertutup.”
Dino, dalam unggahan sebelumnya, menyatakan bahwa ia merasa punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik, mengingat Presiden pernah menganugerahinya Bintang Mahaputera. Ia khawatir intensitas perjalanan itu bisa memicu persepsi publik bahwa Indonesia lebih fokus pada citra daripada substansi. “Satu perjalanan bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar. Tim pendahulu, pesawat, pengamanan, logistik, uang harian—semua itu beban negara,” katanya.
Dino menyarankan agar Presiden lebih banyak memanfaatkan komunikasi virtual: video call, telepon, atau pertemuan daring. “Pembahasan inti biasanya hanya satu hingga dua jam. Sisanya seremonial.” Ia juga meminta agar frekuensi kunjungan dikurangi secara signifikan, terutama mengingat 18 bulan ke depan masih panjang.
Teddy menanggapi: “Tudingan bahwa ini hanya gagah-gagahan adalah salah besar.” Menurutnya, diplomasi bukan soal jumlah kunjungan, tapi kualitas hubungan yang dibangun—dan hasilnya sudah terbukti di lapangan, dari ekonomi hingga keamanan nasional.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, kata Teddy, presiden yang aktif di panggung global bukanlah tanda obsesi, tapi kebutuhan strategis. Dan bagi Indonesia, yang berada di persimpangan kekuatan besar, tidak ada alternatif selain menjadi aktor yang terlibat—bukan hanya penonton.
