Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat khusus di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, dengan mengundang Tim Pengawas Haji dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Rapat yang digelar Rabu (17/6) itu dipicu oleh sejumlah laporan keluhan terkait pelayanan jemaah dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden secara langsung merespons permintaan dari Komisi VIII DPR dan Tim Pengawas Haji untuk mendengar laporan terkini tentang kesiapan operasional haji. Salah satu fokus utama rapat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan jemaah, termasuk pelatihan, koordinasi lintas kementerian, dan penerapan teknologi untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan kuota.
Wakil Menteri Agama sekaligus Koordinator Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 20 poin perbaikan yang akan disampaikan kepada Presiden. Perbaikan itu mencakup aspek logistik, akomodasi, kesehatan, hingga pengawasan ketat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji yang terindikasi melanggar aturan.
Rapat ini digelar dalam konteks kekhawatiran publik yang meningkat pasca penangkapan Direktur PT Maktour dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri oleh KPK atas dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Prabowo, yang dikenal sangat menekankan akuntabilitas dan ketegasan, menegaskan bahwa pelayanan haji bukan sekadar urusan administratif, tapi amanah spiritual yang harus dijalankan dengan integritas penuh.
Dalam kesempatan itu, Mensesneg juga menyebut pembahasan terkait keterlibatan teknologi dan logistik mineral kritis sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem haji yang mandiri dan berkelanjutan. Presiden menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk haji harus benar-benar sampai ke jemaah, bukan menjadi korupsi atau birokrasi berbelit.
Rapat berlangsung tertutup, namun sumber di lingkaran dalam mengatakan bahwa Prabowo meminta laporan rinci dan tindak lanjut konkret dalam waktu seminggu. Kepala negara juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pihak mana pun yang mengambil keuntungan dari ibadah suci umat Islam.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem haji, sekaligus menegaskan bahwa ibadah haji—sebagai rukun Islam kelima—harus menjadi cerminan keadilan, transparansi, dan keikhlasan dalam pelaksanaannya.
