Sumbawanews.com,- Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara melintasi Garis Paralel ke-38 dalam serangan mendadak terhadap Korea Selatan, memicu perang yang mengguncang dunia dan hingga kini belum berakhir secara hukum. Serangan yang awalnya dianggap sebagai konflik internal semenanjung itu segera berubah menjadi medan pertempuran global, dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet terlibat secara langsung—mengubah Perang Korea menjadi salah satu konfrontasi paling mematikan di awal era Perang Dingin.
Krisis ini berakar pada pembagian Korea setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada 1945, AS dan Uni Soviet sepakat membagi Semenanjung Korea menjadi dua zona pendudukan, dengan garis lintang 38 sebagai pembatas sementara. Namun, ketegangan ideologis yang membara antara kapitalisme dan komunisme membuat rencana penyatuan gagal. Pada 1948, dua negara berdiri secara resmi: Republik Korea di selatan, dengan ibu kota Seoul, dan Republik Demokratik Rakyat Korea di utara, berpusat di Pyongyang. Keduanya saling mengklaim sebagai pemerintah sah seluruh Korea, dan kedua belah pihak tak pernah menerima otoritas lawan.
Pada pagi hari 25 Juni 1950, tank-tank dan infantri Korea Utara menyerbu ke selatan dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan minggu, ibu kota Seoul jatuh, dan pasukan Korea Selatan terdorong hingga ke ujung semenanjung. Dewan Keamanan PBB segera mengutuk agresi tersebut dan mengeluarkan resolusi yang meminta bantuan militer bagi Korea Selatan. Amerika Serikat, sebagai pemimpin koalisi PBB, mengerahkan kekuatan udara, laut, dan darat dalam skala besar. Sementara itu, Uni Soviet memberikan dukungan logistik dan senjata, sementara Tiongkok—yang sebelumnya bersikap netral—mengirim ratusan ribu tentara pada akhir 1950, membalikkan arah perang.
Pertempuran berkecamuk selama tiga tahun, melibatkan serangan udara masif, pertempuran darat sengit di pegunungan, dan perang gerilya di belakang garis depan. Menurut catatan Encyclopaedia Britannica, sekitar empat juta orang tewas—lebih dari separuhnya adalah warga sipil yang menjadi korban pemboman, kelaparan, dan pengungsian paksa. Kota-kota hancur, desa-desa kosong, dan ribuan keluarga terpisah selamanya.
Pada 27 Juli 1953, kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata di Panmunjom. Namun, perjanjian itu bukanlah perdamian. Tidak ada kesepakatan politik, tidak ada pengakuan resmi terhadap batas baru, dan tidak ada penghapusan status perang. Hingga hari ini, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam keadaan perang.
Peninggalan paling nyata dari konflik ini adalah Zona Demiliterisasi Korea (DMZ)—sebuah jalur selebar 4 kilometer dan panjang 250 kilometer yang membelah semenanjung. Meski disebut “demiliterisasi,” DMZ justru menjadi salah satu perbatasan paling dipersenjatai di dunia. Ribuan tentara dari kedua sisi menjaga posisi mereka dengan senjata siap tembak, ranjau darat, dan sistem radar canggih. Di tengahnya, desa kecil Panmunjom menjadi satu-satunya titik pertemuan resmi antara kedua negara, tempat perundingan dan simbol-simbol diplomasi dilakukan di bawah pengawasan ketat.
DMZ bukan hanya batas geografis. Ia adalah monumen hidup dari kegagalan diplomasi, saksi bisu dari konflik yang tak pernah diselesaikan. Di sana, pohon-pohon tumbuh di atas ranjau, burung-burung terbang di atas parit pertahanan, dan anak-anak lahir di kamp-kamp militer tanpa pernah tahu apa artinya hidup dalam satu negara yang utuh.
Lebih dari tujuh dekade setelah peluru pertama ditembakkan, Korea tetap terbelah—bukan oleh kekalahan militer, tetapi oleh ketidakmampuan dunia untuk mengakhiri perang dengan kata-kata, bukan senjata. Dan di tengah ketegangan baru yang muncul dari program nuklir dan rudal Korea Utara, DMZ tetap berdiri: sebuah pengingat bahwa perang bisa berhenti, tapi tidak selalu berakhir.
