Sumbawanews.com,- BPJS Kesehatan kini menanti keputusan akhir pemerintah terkait rencana pemutihan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp14 triliun yang melibatkan sekitar 23 juta peserta. Meski dana sebesar Rp20 triliun telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan untuk menutupi kebutuhan operasional, regulasi teknis berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum pemutihan belum juga ditandatangani.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pihaknya terus menunggu kepastian dari pemerintah. “Belum, sekarang belum ditandatangani. Kita tunggu ya sama-sama. Moga-moga segera ditandatangani,” ujar Prihati di Kompleks DPR RI, Selasa (19/6/2026).
Pemutihan ini dirancang khusus bagi peserta yang telah menunggak dalam jangka panjang. Namun, Prihati menekankan, penghapusan tunggakan bukan berarti pembebasan permanen. “Siapa yang nunggak, kalau memang ditandatangani ya hapus. Tapi mereka yang mampu wajib lanjut membayar iuran secara aktif—jangan diulangi lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa rencana ini telah mendapat persetujuan tingkat tinggi. “Itu sudah disetujui, tinggal mungkin detail peraturan presiden,” ucap Purbaya di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menambahkan, dana Rp20 triliun yang telah dikirim ke BPJS Kesehatan bukan hanya untuk menutupi tunggakan, tetapi juga memastikan kelancaran layanan kesehatan selama proses pemutihan berlangsung.
Rencana ini menjadi sorotan utama di tengah tekanan keuangan BPJS Kesehatan yang terus memburuk. Data terbaru menunjukkan defisit bulanan mencapai Rp2 triliun, dengan potensi gagal bayar pada 2027 jika tidak ada intervensi strategis. Pemutihan tunggakan dianggap sebagai langkah darurat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperluas cakupan peserta aktif.
Kendati demikian, sejumlah pakar kesehatan dan keuangan memperingatkan bahwa pemutihan tanpa reformasi sistem pembayaran dan pengawasan akan berisiko menimbulkan siklus tunggakan berulang. Mereka menyerukan perlunya penguatan sistem pelaporan kelayakan ekonomi peserta, serta peningkatan efisiensi layanan agar dana publik tidak terbuang sia-sia.
Saat ini, keputusan final berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan segera menandatangani Perpres sebagai bentuk komitmen nyata terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan populasi yang terus bertambah dan beban biaya kesehatan yang semakin berat, langkah ini bukan sekadar soal utang—tapi soal keadilan sosial dan kelangsungan sistem jaminan kesehatan nasional.
