Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah serius memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), menyusul kritik luas dari masyarakat dan mahasiswa. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar respons terhadap tekanan publik, tetapi upaya strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Dalam keterangan resmi yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu, 17 Juni 2026, Gibran menekankan bahwa perbaikan tata kelola bertujuan menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi, dan menghilangkan ruang bagi praktik korupsi. “Kami tidak bisa membiarkan program yang lahir dari visi kemanusiaan justru dirusak oleh ketidakjelasan administrasi,” ujarnya.
Pernyataan Gibran ini muncul di tengah gelombang protes mahasiswa yang menuntut penghentian kedua program tersebut. Aliansi BEM dari sejumlah kampus di Jakarta, termasuk UI dan UBK, menyebut MBG dan Kopdes sebagai bentuk pemborosan APBN yang tidak transparan, serta mengalihkan fokus pemerintah dari solusi nyata seperti penurunan harga pangan dan penciptaan lapangan kerja. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan: “Kami bukan menolak program sosial, tapi menolak program yang dibangun di atas asumsi dan citra, bukan data dan kebutuhan riil.”
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mempertahankan bahwa MBG adalah “kontrak politik” Presiden Prabowo Subianto yang tak bisa dihentikan sembarangan. “Presiden dipilih karena janji-janji ini. Menghentikannya berarti mengkhianati mandat rakyat,” tegas Qodari.
Di sisi lain, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ferry Juliantono menanggapi kritik dengan menyoroti aspek konstitusional. Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih adalah implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung pembangunan. “Ini bukan proyek politik, tapi upaya membangun struktur ekonomi berbasis kebersamaan. Masih baru, memang. Tapi jangan salah—koperasi desa adalah jalan panjang yang harus dilalui, bukan jalan pintas yang bisa diabaikan,” ujar Ferry.
Program Kopdes sendiri kini memasuki tahap awal penguatan kapasitas, dengan 30 ribu calon manajer mulai menjalani pelatihan militer sebagai bagian dari pendekatan disiplin dan organisasi. Namun, sejumlah pakar ekonomi dan lembaga seperti JPPI mengingatkan bahwa tanpa transparansi anggaran dan pengawasan independen, program ini berisiko menjadi alat redistribusi kekuasaan, bukan pemberdayaan.
Kritik terhadap MBG juga makin menguat setelah laporan bahwa sejumlah dapur distribusi berhenti beroperasi akibat masalah logistik, pengelolaan, dan dugaan penyalahgunaan dana. Pemerintah mengakui ada kelemahan teknis, tetapi menolak menyebutnya sebagai kegagalan sistemik. “Kami sedang melakukan audit menyeluruh, termasuk terhadap mitra pelaksana. Hasilnya akan kami publikasikan,” ujar seorang pejabat Kementerian Sosial yang meminta tidak disebutkan namanya.
Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara ambisi pemerintah untuk menunjukkan kehadiran negara melalui program besar, dan harapan masyarakat akan kebijakan yang akuntabel, berbasis bukti, dan tidak mengorbankan prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Gibran menutup pernyataannya dengan nada pragmatis: “Kami tidak menyangkal kritik. Kami mengubahnya menjadi bahan perbaikan. Karena kepercayaan publik bukan hadiah yang diberikan—tapi sesuatu yang harus terus dibangun, setiap hari, setiap rupiah, setiap keputusan.”
