Sumbawanews.com,- Attorney General Richard Hermer menginstruksikan kantornya untuk berhenti beraktivitas di platform X, menyusul meningkatnya penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan ajakan kekerasan yang terjadi di platform tersebut. Keputusan ini diambil setelah kerusuhan di Southampton dan Belfast pada awal Juni, di mana akun-akun ekstremis kanan menggunakan X untuk memperdalam perpecahan sosial, terutama dengan menyerang komunitas imigran.
Sejak 12 Juni, kantor Hukum Inggris dan Wales—yang dipimpin Hermer—tidak lagi memposting apapun di X, padahal sebelumnya rutin membagikan update kebijakan pemerintah hingga beberapa kali sehari. Menurut laporan The Guardian dan The Observer, keputusan ini dipicu oleh gelombang hoaks yang meluas terkait dua kasus pembunuhan: tewasnya Henry Nowak yang dibunuh oleh seorang pria Sikh, dan kasus penikaman terhadap seorang warga Dublin oleh seorang warga Sudan. Foto dan video yang telah dimanipulasi beredar luas, termasuk rekaman kamera tubuh yang dipalsukan, sementara sistem AI Grok—milik X—bahkan salah mengidentifikasi dua polisi yang terlibat dalam kasus Nowak, memicu penyebaran informasi palsu yang merugikan.
Hermer, dalam pidatonya tentang pentingnya Inggris tetap berada dalam yurisdiksi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, menegaskan bahwa “kita tidak bisa membiarkan sekelompok kecil jutawan yang didanai kripto memanfaatkan isu-isu seperti ECHR atau hubungan dengan Uni Eropa untuk memecah belah masyarakat kita.” Ia menilai, platform ini kini lebih banyak menjadi alat untuk memperdalam konflik daripada alat komunikasi publik yang sehat.
Kasus ini menjadi yang pertama di pemerintah Inggris di mana seluruh kantor resmi secara institusional menghentikan kehadirannya di X. Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen perempuan telah meninggalkan platform ini secara individu setelah terungkap bahwa Grok memungkinkan pengguna membuat gambar erotis wanita dan anak-anak tanpa persetujuan. Hermer menekankan kepada stafnya bahwa satu-satunya alasan yang diperbolehkan untuk tetap berada di X adalah untuk mengoreksi disinformasi—bukan untuk mempromosikan kebijakan pemerintah.
Keputusan ini menandai titik balik dalam hubungan antara institusi negara dan media sosial yang semakin dianggap sebagai ruang yang tidak aman bagi diskursus publik yang sehat.
