Sumbawanews.com,- Pembangunan jalur irigasi di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, telah mencapai 75 persen sejak pemerintah daerah memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk memperbaiki jaringan pasca-banjir November 2025. Pekerjaan dimulai satu hari setelah kunjungan Bupati Eka Putra bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Satgas PRR pada 22 Juli 2026, yang mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk memperkuat saluran irigasi yang sebelumnya masih mengandalkan terpal sebagai solusi sementara. Pemkab Tanah Datar mengalokasikan Rp100 juta dari TKD Tambahan untuk membenahi saluran yang mengairi 65 hektare sawah, dengan melibatkan warga setempat dalam pengambilan material dan pengerjaan, serta memberikan upah sesuai jenis pekerjaan. Balai Wilayah Sungai Sumatera V terus memperkuat tebing sungai dengan bronjong, sementara dokumentasi perkembangan proyek secara rutin dikirimkan ke Posko Nasional Satgas PRR.
Pergeseran anggaran ini didukung oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/10059/SJ tentang Pergeseran Anggaran APBD 2026 dan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk daerah bencana, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan lapangan. Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri Fernando H. Siagian menegaskan, penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan peraturan bupati selama tetap dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Di Sumatera Barat, total Rp49,60 miliar dari TKD Tambahan telah dialokasikan untuk 75 titik infrastruktur air, termasuk irigasi dan bendung. Padang Pariaman menerima Rp3,5 miliar untuk rehabilitasi Irigasi Ladang Laweh dan jaringan Bandar Ipuh serta Sicaung; Agam mendapat Rp3 miliar untuk Irigasi Batang Sianok dan perluasan pasokan di Bandar Ipuh; sementara Solok memperoleh Rp5 miliar untuk perbaikan Irigasi Bandar Panjang Salayo sepanjang 2.765 meter. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan, pemerintah daerah diberi ruang luas untuk memanfaatkan TKD Tambahan guna memperkuat infrastruktur kritis di wilayah rawan bencana.
