Sumbawanews.com,- Kericuhan membara di ruang sidang Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kediri, Senin, 22 Juni 2026, ketika perdebatan soal lokasi Muktamar ke-35 berubah menjadi adu fisik. Peserta saling dorong, suara memekik, dan keputusan sempat dianggap sudah final—hingga Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, tiba-tiba mencabutnya. Lirboyo, salah satu pesantren legendaris di Jawa Timur, sempat disebut sebagai tuan rumah, tapi tak ada kesepakatan resmi. Ketegangan itu bukan sekadar soal tempat, tapi simbol lebih dalam: apakah NU masih menjaga marwahnya sebagai organisasi yang berakar pada keluhuran budi, atau telah terjebak dalam politik kekuasaan yang berdarah-darah.
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid, menyebut insiden itu sebagai “peringatan keras”. Ia menegaskan, NU bukan organisasi biasa yang bisa diukur dari struktur atau jumlah suara. “Marwahnya dijaga bukan hanya dengan struktur, tetapi juga dengan keluhuran budi penggeraknya,” ujar Gus Muid, Selasa, 23 Juni, seusai forum ditutup. Baginya, kericuhan itu adalah kegagalan moral—bukan hanya dalam prosedur, tapi dalam etika keulamaan yang sejak dulu menjadi fondasi NU.
Pemimpin pesantren itu menyerukan reformasi sistem kaderisasi. Pengurus, kata dia, tidak cukup hanya berpengalaman atau punya jaringan luas. Ia harus matang secara emosional, berintegritas tinggi, dan mampu menahan ego di tengah perbedaan. “NU lahir dari perjuangan para ulama yang beradab. Bukan dari pertarungan kekuasaan yang berujung saling dorong,” tegasnya.
Insiden ini memicu refleksi luas di kalangan pesantren dan jaringan NU. Banyak yang mempertanyakan mekanisme pemilihan pengurus yang selama ini dianggap terlalu mengandalkan kekuatan politik lokal, bukan kualitas spiritual dan kepemimpinan. Di tengah arus modernisasi dan politisasi yang kian kencang, NU dihadapkan pada pilihan: tetap menjadi benteng akhlakul karimah, atau berubah menjadi organisasi yang berlomba-lomba merebut kursi kekuasaan.
Rais Aam PBNU sendiri, dalam pidato penutupan di Bangkalan, menekankan pentingnya kembali ke nilai-nilai dasar NU: musyawarah, toleransi, dan kearifan lokal. Ia menegaskan bahwa forum tertinggi NU harus menjadi ruang penyejuk, bukan arena konflik. “Kita bukan partai politik. Kita adalah jamaah yang dipanggil untuk menjaga persatuan, bukan memecah belah,” katanya.
Dengan keputusan lokasi Muktamar yang masih tergantung, NU kini dihadapkan pada tantangan terbesar dalam sejarah modernnya: membangun sistem seleksi pengurus yang tidak hanya transparan, tapi juga berbasis nilai. Bukan sekadar menghitung suara, tapi menimbang hati. Karena jika kekuasaan diperoleh dengan kekerasan, maka kehormatan NU akan terkikis—bukan oleh lawan, tapi oleh anak-anaknya sendiri.
