Sumbawanews.com,- Tim Pengawas Haji DPR menetapkan kawasan Mina sebagai prioritas utama pengawasan pada penyelenggaraan haji tahun depan. Fokus utama akan diberikan pada kelayakan fasilitas tenda, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta sistem transportasi jemaah—semua aspek yang selama ini menjadi titik rawan dalam pelayanan ibadah haji.
Anggota Timwas Haji DPR, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa meskipun pelayanan di Madinah dan Makkah tahun ini mengalami perbaikan signifikan, masalah paling krusial justru muncul di Mina—lokasi yang menjadi pusat puncak ibadah haji, termasuk ritual lempar jumrah dan malam di tenda. “Trouble-nya berada di Mina. Dan ini menjadi perhatian serius kami, karena di sinilah jemaah paling rentan,” ujarnya usai melakukan inspeksi langsung di lokasi, Kamis (28/5).
Temuan lapangan menunjukkan sejumlah tenda jemaah Indonesia tidak memenuhi standar kenyamanan dasar. Beberapa tenda terlalu padat, ventilasi buruk, dan suhu di dalamnya terasa dingin ekstrem pada malam hari, hingga sejumlah jemaah terpaksa tidur di luar tenda demi menghindari kedinginan. Lebih mengkhawatirkan lagi, kondisi sanitasi toilet di kawasan tersebut dinilai sangat memprihatinkan. “Air untuk wudu saja sulit diakses, padahal kebutuhan jemaah akan air sangat tinggi—terutama dalam kondisi panas yang menyengat,” tambah Selly.
Selain itu, sistem distribusi makanan dan transportasi antarlokasi di Mina juga dianggap belum optimal. Meski tidak ada insiden besar, ketidakseragaman layanan dan kurangnya koordinasi antarpetugas berpotensi memicu kekacauan jika tidak segera diperbaiki.
Timwas DPR menekankan bahwa Mina bukan sekadar lokasi transit, tapi titik kritis yang menentukan keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah. Oleh karena itu, pada musim haji 2027, pihaknya akan mendorong Kementerian Agama dan penyelenggara lainnya untuk merevisi standar operasional di kawasan tersebut—mulai dari kapasitas tenda, ketersediaan air bersih, hingga penempatan petugas medis dan keamanan secara strategis.
Evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen DPR untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran haji benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah di titik-titik paling rentan. “Puncak ibadah harusnya jadi puncak kenyamanan, bukan puncak penderitaan,” tegas Selly.
