Sumbawanews.com,- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk tahun 2027, menyusul pagu indikatif dari Kementerian Keuangan yang hanya sebesar Rp 139 triliun. Kebutuhan total Kementerian Pertahanan untuk tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 667 triliun, guna memenuhi dinamika ancaman keamanan nasional dan kebutuhan modernisasi alutsista TNI.
Permintaan ini disampaikan Sjafrie usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia menekankan bahwa pertahanan negara bukan sekadar belanja, melainkan “safety belt” dari seluruh pembangunan nasional. “Di tengah ketidakpastian geopolitik global, kedaulatan kita hanya bisa dijaga jika alat pertahanan kita memadai, modern, dan terdistribusi secara strategis,” ujarnya.
Anggaran yang diajukan tidak hanya untuk membeli senjata, tetapi juga membangun kekuatan operasional di titik-titik kritis, seperti Papua dan wilayah perbatasan lainnya. Selain itu, TNI juga diminta memperluas perannya dalam mendukung pemulihan infrastruktur pasca-bencana—termasuk pembangunan jembatan, jalan darurat, dan fasilitas logistik di daerah terpencil.
“TNI bukan hanya bertugas mempertahankan wilayah dari ancaman asing, tapi juga menjadi tulang punggung ketahanan nasional dalam bencana alam. Ini bukan tugas tambahan, ini bagian dari misi pertahanan modern,” jelas Sjafrie.
Permintaan tambahan Rp 195 triliun akan diajukan melalui Komisi I DPR untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran. Jika disetujui, alokasi ini akan menjadi salah satu peningkatan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menandai pergeseran paradigma dari pertahanan reaktif menuju pertahanan proaktif dan terintegrasi.
Sjafrie menegaskan, pihaknya tetap menghormati batasan fiskal pemerintah, namun menekankan bahwa pengurangan anggaran pertahanan justru berisiko menimbulkan biaya jauh lebih besar di masa depan—baik dalam bentuk kerugian territorial, keamanan, maupun stabilitas sosial.
Dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan berada di jalur strategis maritim global, kebutuhan akan kekuatan pertahanan yang memadai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
