Sumbawanews.com,- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), M. Herindra, memberikan respons tegas terhadap ultimatum yang dilayangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah, yang menuntut “Reformasi Jilid II” jika pemerintah gagal memperbaiki nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari.
Herindra, yang pernah menjabat sebagai jenderal di Kopassus, menekankan bahwa setiap bentuk aspirasi harus disalurkan secara konstitusional dan tidak mengancam persatuan bangsa. “Yang terpenting, kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan. Stabilitas nasional bukan pilihan, tapi keharusan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa upaya menggerakkan massa dalam skala besar atas dasar tekanan waktu berpotensi memicu ketidakstabilan yang berdampak luas, bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga pada keamanan dan kohesi sosial. “Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua,” tegasnya, menekankan bahwa negara tidak bisa diperlakukan sebagai arena tekanan politik semata.
Meski mengakui bahwa keluhan mahasiswa terhadap tekanan ekonomi adalah hal yang sah dan patut didengar, Herindra menegaskan bahwa solusi terbaik bukanlah ancaman, melainkan dialog yang konstruktif dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi pendidikan.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas kelompok mahasiswa yang mengangkat kembali narasi Reformasi 1998 sebagai inspirasi aksi, sementara pemerintah terus berupaya memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi pasca gejolak global. BIN, sebagai lembaga yang memantau ancaman keamanan dalam negeri, menyatakan siap mengawasi perkembangan situasi, namun menolak segala bentuk provokasi yang mengarah pada disintegrasi.
Herindra menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah. “Kita punya sejarah besar. Jangan biarkan masa depan kita dikorbankan karena kemarahan sesaat.”
