Sumbawanews.com,- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat siang, 19 Juni 2026. Aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB itu dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Trisakti dengan tiga tuntutan utama: memulihkan ekonomi dan stabilitas politik, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi.
Dalam rilis resmi di akun Instagram @bem.fh.usakti, BEM Trisakti menyebut Indonesia sedang mengalami “gawat darurat” akibat krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan negara. Mereka menilai perekonomian terus melemah, sementara program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menjadi ladang korupsi dan berujung pada kasus keracunan massal. “Ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, tapi tanda sistem yang sudah kehilangan arah,” demikian pernyataan BEM yang dikutip Jumat pagi.
Kritik paling tajam ditujukan pada semakin kaburnya batas antara ruang sipil dan militer. BEM mengecam keterlibatan figur berlatar belakang militer dalam jabatan-jabatan sipil strategis, yang dinilai mengkhianati semangat reformasi 1998. “Supremasi sipil bukan sekadar prinsip, tapi nyawa demokrasi. Jika militer menguasai ruang sipil, maka negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi milik kekuatan senjata,” tegas pernyataan itu.
Selain tiga tuntutan inti, mahasiswa juga menyampaikan sembilan permintaan spesifik: menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga BBM sekaligus memperluas kuota subsidi, menghentikan pemborosan anggaran negara, menunda dan mengevaluasi total program MBG, memperbaiki komunikasi pemerintah dengan publik, menolak revisi UU Polri, membebaskan seluruh tahanan politik, menghentikan represivitas aparat, serta mengakhiri militerisme di wilayah timur Indonesia. Mereka juga menolak kebijakan PSN (Program Sosial Nasional) yang dianggap tidak pro-rakyat.
Aksi ini sengaja dijadwalkan menjelang pertemuan antara pimpinan DPR dengan perwakilan mahasiswa yang direncanakan esok hari. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Wakil Ketua DPR Arsul Sani menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendengar aspirasi, meski menekankan pentingnya aksi yang tetap damai dan konstitusional.
Universitas Trisakti, yang punya sejarah panjang dalam pergerakan mahasiswa—terutama setelah tragedi 12 Mei 1998—kembali menjadi pusat gerakan sipil yang menuntut keadilan struktural. Aksi kali ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi atau anggaran, tapi sebuah panggilan moral untuk mengembalikan negara ke tangan sipil, bukan ke tangan senjata.
Dengan tema “Indonesia Gawat Darurat: Rakyat Bersatu Menggugat”, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta diprediksi akan bergabung dalam aksi ini. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami Bukan Anarkis, Kami Adalah Penjaga Demokrasi” dan “Jangan Biarkan Militer Menggantikan Rakyat”.
