Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya menemukan keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat. Pencarian ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik suap dan pungutan liar di lingkungan keimigrasian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Silmy Karim menjadi sasaran pencarian karena keterkaitannya dengan rangkaian peristiwa OTT yang berlangsung sejak Selasa malam, 2 Juni 2026. “Tim masih terus melakukan pencarian. Kami meminta beliau untuk kooperatif,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Rabu (3/6/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Barang bukti yang disita mencakup uang tunai dalam mata uang asing—dolar AS dan dolar Singapura—logam mulia berupa emas, serta kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor.
Selain di Jakarta Barat, tim KPK juga diketahui sedang menggelar operasi di wilayah Bali dan Jawa Barat, menandai bahwa jaringan dugaan korupsi ini kemungkinan meluas ke beberapa lokasi strategis. KPK menegaskan bahwa semua pihak yang ditangkap adalah aparatur sipil negara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sejumlah pihak swasta yang terlibat dalam transaksi mencurigakan.
Silmy Karim, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum memberikan tanggapan resmi atas pemberitaan ini. Sebelumnya, ia dikenal aktif dalam upaya reformasi tata kelola layanan publik di bidang keimigrasian, termasuk pencapaian PNBP yang tembus Rp10 triliun. Namun, OTT kali ini menimbulkan pertanyaan besar tentang praktik korupsi yang mungkin terjadi di tingkat operasional hingga pengambil kebijakan.
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka berdasarkan KUHAP. Jika terbukti terlibat, Silmy Karim akan menjadi pejabat tinggi terbaru yang terseret dalam skandal korupsi di lingkungan pemerintahan, menyusul rangkaian kasus serupa yang menjerat sejumlah tokoh di Badan Gaji dan Natura (BGN) dalam beberapa pekan terakhir.
KPK berjanji akan memberikan update rinci mengenai jumlah dan rincian barang bukti yang diamankan, serta perkembangan penyidikan dalam waktu dekat. Masyarakat menantikan kejelasan hukum yang transparan, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang kebal dari hukum.
