Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muara Enim tidak hanya terjadi saat pelaksanaan anggaran, melainkan telah berakar jauh sebelum proses perencanaan dan penganggaran dimulai. Temuan ini muncul pasca operasi tangkap tangan yang melibatkan sejumlah pejabat setempat hingga petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penyimpangan tunggal, melainkan siklus korupsi yang terstruktur dan berantai. “Korupsi telah bertransformasi menjadi sistem yang mengakar di setiap tahap, bahkan sebelum anggaran ditetapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).
Dalam operasi senyap yang berlanjut hingga ke BPK, KPK menemukan bukti bahwa keputusan pengadaan barang dan jasa, serta alokasi dana, sudah dipengaruhi oleh kesepakatan ilegal antara pejabat daerah dan pihak ketiga. Uang suap, menurut penyidik, dialirkan tidak hanya untuk memuluskan proses lelang, tetapi juga untuk memastikan bahwa rencana kerja yang dibuat sejak awal—bahkan sebelum rapat badan perencanaan—telah dirancang untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.
Hal ini diperkuat oleh temuan dokumen yang disita dari kantor dan rumah dinas Bupati Muara Enim, yang menunjukkan adanya modifikasi skema anggaran secara diam-diam sebelum diajukan ke DPRD. Bahkan, sejumlah proyek yang kemudian menjadi sasaran audit BPK ternyata sudah “dipilih” sejak tahap awal, dengan tujuan memastikan keuntungan finansial bagi kelompok tertentu.
Tak hanya itu, KPK juga mengungkap bahwa upaya menutupi penyimpangan berlanjut hingga ke tahap akhir: suap terhadap auditor BPK dilakukan demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah yang sebenarnya penuh kecurangan. “Ini bukan lagi soal ‘mengambil uang saat belanja’, tapi ‘mengatur sistem agar uang itu bisa diambil sejak awal,’” tegas Budi.
Temuan ini memperlihatkan betapa dalamnya akar korupsi di tingkat lokal. Dari perencanaan yang dimanipulasi, hingga audit yang dibeli, seluruh rantai pengelolaan anggaran publik telah menjadi alat untuk memperkaya segelintir pihak. KPK menegaskan bahwa kasus Muara Enim bukanlah pengecualian, melainkan gambaran nyata dari sistem yang rapuh, di mana integritas birokrasi telah dikorbankan demi keuntungan pribadi.
Kini, penyidikan terus berlanjut, dengan fokus pada aliran dana yang menghubungkan pejabat daerah, konsultan, hingga auditor BPK. Pihak KPK memperingatkan bahwa tanpa reformasi struktural di tingkat perencanaan anggaran, upaya pemberantasan korupsi akan terus berjalan di permukaan—tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya.
