Sumbawanews.com,- Konsolidasi Nasional Konferensi Republik berakhir pada Ahad, 28 Juni 2026, di Cikini, Jakarta Pusat, setelah empat jam diskusi intensif yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai latar belakang organisasi, baik secara langsung maupun daring. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan final, tetapi memperjelas arah gerakan yang ingin dibangun: sebuah jaringan sosial-politik yang menolak hierarki tradisional dan berkomitmen pada inklusivitas.
Tiga pilar utama dibahas secara mendalam. Pertama, platform nilai yang menjadi fondasi gerakan. Para peserta sepakat bahwa konsep kebaikan publik harus menjadi pusat perjuangan, yang diwujudkan melalui semangat gotong-royong, koalisi lintas generasi, lintas sektor, dan lintas aktor—mulai dari akademisi hingga buruh, petani, penyandang disabilitas, dan kelompok perempuan. Tidak ada nilai ideologis tunggal yang dipaksakan; yang diutamakan adalah kesepakatan atas prinsip kemanusiaan dan keterlibatan warga sebagai subjek, bukan objek, dalam pembangunan bangsa.
Kedua, desain organisasi. Konferensi Republik secara tegas menolak model partai politik atau struktur kaku yang berpusat pada satu pimpinan pusat. Sebagai gantinya, mereka memilih model jejaring—sebuah jaringan dinamis yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat sipil tanpa meniadakan otonomi masing-masing. “Ini bukan tentang menyatukan semua dalam satu wadah, tapi menciptakan ruang di mana semua bisa berkumpul tanpa kehilangan jati diri,” ujar Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan.
Tema ketiga menyangkut kepemimpinan. Tiga prinsip kepemimpinan disepakati: institusional, kolektif, dan intrinsik. Kepemimpinan institusional menekankan perawatan terhadap kelembagaan, bukan individualisme. Kepemimpinan kolektif menuntut keputusan bersama yang terus direvisi sesuai dinamika sosial. Sementara kepemimpinan intrinsik menempatkan nilai-nilai moral di atas kepentingan pragmatis atau kekuasaan pribadi.
Pengurus baru yang terpilih sebanyak 17 orang, sehingga total pengurus menjadi 20 orang. Namun, penempatan jabatan—termasuk ketua umum dan sekretaris jenderal—masih dalam proses dan belum ditentukan. Ketua Umum Panitia, Sudirman Said, menegaskan bahwa semua hasil konsolidasi ini bersifat pokok-pokok pikiran. “Kami masih membuka ruang untuk masukan dari daerah. Dua minggu ke depan, kami targetkan kepengurusan final terbentuk,” katanya.
Pertemuan ini berlangsung di tengah kontroversi. Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) mendadak menarik izin penyelenggaraan kegiatan di kampus Salemba, Jakarta, pada Sabtu malam, 27 Juni, meski panitia sudah mendapat surat tugas resmi dari UI pada 24 Juni. Panitia menilai penolakan itu tidak berdasar secara administratif. Direktur Hubungan Masyarakat UI, Erwin Agustian Panigoro, mengaku sedang menyiapkan jawaban resmi atas keluhan tersebut.
Dengan tekad membangun gerakan tanpa simbol tradisional, Konferensi Republik bergerak ke arah yang berbeda: bukan merebut kekuasaan, tapi menata ulang hubungan kekuasaan—dari atas ke bawah, menjadi dari bawah ke atas.
