Sumbawanews.com,- Pyongyang — Kim Yo Jong, adik kandung Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam rezim Pyongyang, secara tegas menolak seruan denuklirisasi dari Kelompok Tujuh (G7). Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (18/6/2026), ia menyebut tuntutan itu sebagai “omong kosong” dan “ketinggalan zaman,” menegaskan bahwa senjata nuklir adalah tulang punggung pertahanan nasional Korea Utara yang tak akan pernah dikorbankan.
Pernyataan keras itu muncul tak lama setelah KTT G7 berakhir di Evian-les-Bains, Prancis, di mana tujuh negara maju—Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang—menyepakati deklarasi bersama yang menyerukan agar Korea Utara segera menghentikan program senjata nuklirnya dan kembali ke meja perundingan. Namun, bagi Pyongyang, seruan itu bukanlah diplomasi, melainkan tekanan politik yang tidak pernah bisa diterima.
“Denuklirisasi adalah mimpi kosong yang hanya bisa dipaksakan oleh kekuatan yang ingin menjajah kedaulatan kami,” tegas Kim Yo Jong, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi Partai Buruh Korea. Ia menambahkan bahwa senjata nuklir bukanlah alat ancaman, melainkan jaminan eksistensi negara di tengah lingkungan strategis yang penuh permusuhan.
Pernyataannya itu bukan sekadar retorika. Sejak 2017, Korea Utara telah menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM), mengembangkan hulu ledak nuklir miniatur, dan memperkuat kapasitas produksi bahan baku nuklir. Pada 2025, negara itu bahkan mengumumkan bahwa seluruh senjata nuklirnya kini telah siap tempur dan terintegrasi dalam sistem pertahanan berlapis.
Kritik Kim Yo Jong juga menyasar kebijakan AS yang dianggapnya hipokrit. Ia menyoroti bahwa Amerika Serikat—yang terus mempertahankan arsenel nuklir terbesar di dunia—justru menghendaki Korea Utara menyerahkannya. “Mereka ingin kita meletakkan senjata, sementara mereka sendiri terus memperbarui hulu ledaknya,” ujarnya, menambahkan bahwa Pyongyang tidak akan pernah menjadi korban dari “dua ukuran” dalam kebijakan keamanan global.
Sikap ini memperkuat tren yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade: Korea Utara tidak lagi melihat denuklirisasi sebagai opsi, melainkan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup rezimnya. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang secara resmi menghapus semua referensi terhadap reunifikasi dengan Korea Selatan dari konstitusi, menggantinya dengan doktrin “negara nuklir yang abadi.”
Dengan pernyataan terbaru ini, Kim Yo Jong tidak hanya memperkuat posisi negaranya di kancah internasional, tetapi juga mengirim pesan tegas kepada sekutu G7: diplomasi tanpa pengakuan terhadap status quo kekuatan nuklir Korea Utara adalah upaya sia-sia. Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, dunia kini dihadapkan pada pilihan yang semakin sempit—menerima fakta baru, atau terus mempertahankan harapan yang telah lama usang.
