Sumbawanews.com,- Dosen Universitas Airlangga, Prof. Ni Wayan Sartini, menyerukan agar pembelajaran bahasa Inggris di sekolah tidak diterapkan secara mutlak, melainkan dalam kerangka seimbang yang menghormati keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pernyataan ini merespons kebijakan terbaru Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendorong guru menggunakan bahasa Inggris secara intensif di ruang kelas—langkah yang, menurutnya, berisiko melemahkan fondasi kebahasaan nasional.
“Bahasa Inggris memang penting sebagai jembatan ke dunia global, tapi ia tidak boleh menjadi pengganti,” ujar Guru Besar Linguistik Unair itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026. “Kita bukan memilih antara bahasa asing atau bahasa sendiri. Kita membangun generasi yang mampu berbicara dalam banyak bahasa—tanpa kehilangan jati diri.”
Prof. Wayan menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara multibahasa, memiliki tiga lapisan kebahasaan yang saling melengkapi: bahasa Indonesia sebagai pemersatu, bahasa daerah sebagai penanda identitas budaya, dan bahasa asing sebagai alat kompetensi internasional. Ketika salah satu lapisan—terutama bahasa Inggris—dipaksakan sebagai satu-satunya medium pembelajaran, risikonya bukan hanya hilangnya kosakata lokal, tapi juga keretakan dalam pemahaman identitas budaya generasi muda.
Ia mengingatkan bahwa penurunan penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Transmisi bahasa dari orang tua ke anak, yang selama ini terjadi secara alami di rumah dan komunitas, kini terputus oleh dominasi bahasa Inggris di sekolah dan media digital. “Jika anak-anak tidak lagi bisa bercerita dalam bahasa Jawa, Sunda, atau Bugis, maka cerita rakyat, puisi tradisional, bahkan cara mereka memahami nilai-nilai kehidupan, ikut terkikis,” katanya.
Untuk itu, Prof. Wayan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel: pembelajaran bahasa Inggris tidak perlu dilakukan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Guru bisa memulai dengan instruksi sederhana, kosakata sehari-hari, atau dialog kontekstual yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dan kondisi sekolah—terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur atau guru yang siap secara penuh. “Tidak semua sekolah di Papua atau NTT bisa langsung mengganti bahasa pengantar dengan Inggris. Kebijakan harus adaptif, bukan seragam.”
Ia juga menyerukan agar sekolah secara aktif memberi ruang bagi bahasa daerah—melalui kegiatan sastra lokal, pementasan cerita rakyat, atau proyek budaya yang melibatkan komunitas. “Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah jendela menuju cara berpikir, cara merasakan, cara menjadi.”
Menurutnya, tujuan pendidikan bahasa bukanlah menciptakan generasi yang fasih berbahasa Inggris tapi lupa bahasa ibunya. Tujuannya adalah membentuk individu yang kuat secara linguistik dan budaya: mampu berbicara dengan dunia tanpa kehilangan suaranya sendiri.
“Di situlah makna sejati pendidikan bahasa: bukan hanya mengajarkan cara berbicara, tapi membantu anak memahami siapa dirinya, dan bagaimana ia berada di dunia yang luas ini.”
