Sumbawanews.com,- Lembaga survei Poltracking merilis hasil terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 55,6 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah warga yang mengetahui program tersebut merasa puas, meski sebanyak 41,2 persen lainnya menyatakan kurang puas atau sangat tidak puas, menandakan adanya ketidakpercayaan yang signifikan terhadap efektivitas dan keadilan distribusinya.
Survei yang dilakukan pada periode 11–17 Mei 2026 terhadap 1.220 responden berhak pilih di seluruh Indonesia ini menemukan bahwa 92,1 persen responden sudah familiar dengan MBG—program unggulan pemerintah yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dari kelompok yang mengetahui program ini, hampir 58 persen mengaku memiliki anggota keluarga yang menerima paket makan bergizi gratis, menunjukkan jangkauan yang luas namun juga memicu pertanyaan tentang akurasi sasaran.
Tantangan terbesar justru muncul pada persepsi ketepatan sasaran. Sebanyak 46,3 persen responden menilai MBG belum tepat sasaran, hampir menyamai proporsi yang menyatakan sebaliknya (45,3 persen). Ini menunjukkan bahwa meskipun program ini dikenal luas, kepercayaan publik terhadap keberhasilannya dalam menjangkau kelompok rentan—terutama balita, ibu hamil, dan siswa sekolah dasar—masih rapuh.
Namun, dalam hal prioritas kebijakan, MBG justru menjadi program paling diminati publik. Dengan 27,6 persen pemilih, MBG unggul jauh dari Kartu Indonesia Sehat (11,2 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,1 persen), atau layanan kesehatan gratis (8,5 persen). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ada kritik terhadap tata kelola, masyarakat tetap melihat MBG sebagai inisiatif yang bernilai strategis dalam memerangi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak.
Lembaga survei ini juga mencatat bahwa 51,9 persen responden mendukung kelanjutan program ini, sementara 35,3 persen meminta agar MBG dihentikan. Sisanya, 12,8 persen, masih bingung atau tidak memiliki pendapat tegas. Kondisi ini mencerminkan polarisasi opini publik: di satu sisi, ada harapan besar bahwa MBG bisa menjadi solusi jangka panjang; di sisi lain, kekhawatiran akan pemborosan anggaran, birokrasi yang berbelit, dan potensi penyalahgunaan terus menghantui.
Metode survei yang digunakan Poltracking—multistage random sampling dengan wawancara tatap muka—menjamin representativitas data. Margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen memperkuat validitas temuan ini. Hasilnya menjadi bahan refleksi serius bagi pemerintah, terutama menjelang evaluasi akhir tahun yang akan menentukan nasib program ini di tahun depan.
Kritik dari kalangan legislatif, seperti pernyataan PDIP yang menilai tata kelola BGN lemah, serta laporan terkait konflik kepentingan di jajaran pengelola MBG, semakin memperkuat tekanan untuk melakukan reformasi struktural. Sementara itu, insiden seperti mobil pengantar MBG yang menabrak rumah warga di Pati menggambarkan betapa rapuhnya sistem logistik yang menopang program sebesar ini.
Dengan anggaran yang tidak kecil dan target yang mulia—memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat—MBG belum bisa dianggap sukses penuh. Tapi juga belum bisa diabaikan. Kepuasan publik yang berada di ambang batas menunjukkan satu hal: program ini bisa menjadi simbol keberpihakan, atau justru menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sosial dengan presisi. Masa depan MBG bukan ditentukan oleh niat, tapi oleh keberanian untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar memperbanyak paket makan.
