Sumbawanews.com,- Jakarta – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menerima 714 barang bukti terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan Roy Suryo dan Tifa. Barang bukti tersebut dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai hasil penyelidikan mendalam terhadap dugaan penyebaran informasi palsu tentang latar belakang pendidikan Presiden Joko Widodo.
Rincian barang bukti mencakup dokumen cetak, rekaman audio-visual, transkrip wawancara, bukti digital berupa file elektronik, serta hasil analisis forensik dari berbagai sumber media sosial dan situs web yang diklaim menyebarkan informasi tidak benar. Semua item telah melalui proses verifikasi dan pengemasan sesuai protokol hukum, dengan nomor urut dan keterangan rinci yang disertakan untuk keperluan persidangan.
Kasus ini bermula dari pernyataan Roy Suryo dan Tifa pada 2020 yang menyatakan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada. Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan memicu gelombang hoaks di media sosial. KPK pun membuka penyelidikan atas dugaan penyebaran informasi palsu yang berpotensi merusak reputasi kepala negara dan mengganggu stabilitas sosial.
Setelah lebih dari dua tahun penyelidikan, KPK menyimpulkan bahwa tidak ada bukti valid yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, dokumen resmi dari UGM dan Kementerian Pendidikan menunjukkan Jokowi lulus dengan gelar insinyur pada 1985. KPK pun menyerahkan seluruh temuan kepada Kejari Jaksel untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Kejari Jaksel menyatakan bahwa proses penerimaan barang bukti telah dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh perwakilan KPK, jaksa penuntut umum, serta petugas keamanan. Proses ini menjadi langkah krusial sebelum penetapan tersangka dan penyusunan dakwaan resmi.
Pihak Kejaksaan menegaskan, kasus ini tidak hanya menyangkut kebenaran informasi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap integritas jabatan publik. Penyebaran hoaks terhadap pejabat negara, terutama presiden, dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Saat ini, Kejari Jaksel sedang menyusun berkas perkara secara menyeluruh. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu sebelum akhirnya menetapkan tersangka dan mengajukan dakwaan ke pengadilan.
