Sumbawanews.com,- Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menolak keras kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang dirundingkan, sekaligus menyerukan agar serangan militer terhadap Lebanon tetap berlanjut. Dalam pernyataan resmi di saluran Telegram-nya, Ben-Gvir tegas menyatakan bahwa kesepakatan yang disebut-sebut akan ditandatangani dalam hitungan jam oleh Presiden Donald Trump tidak mengikat Israel, karena negaranya bukan pihak yang bernegosiasi.
“Kesepakatan ini tidak menjamin keamanan kami,” tegas Ben-Gvir. “Kami tidak akan pernah puas selain dengan pembubaran total Hizbullah.” Ia menekankan bahwa Israel tidak akan mundur sejengkal pun dari wilayah yang telah dikuasai dan dibersihkan oleh pasukannya, menolak segala bentuk kompromi yang dianggapnya mengorbankan kepentingan strategis negara.
Pernyataan itu muncul sebagai respons langsung terhadap kemarahan Presiden Trump terhadap pemerintahan Israel. Dalam percakapan dengan media Axios, Trump mengeluh bahwa serangan udara Israel di Beirut justru menggagalkan peluang terakhir untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. “Mengapa Bibi harus melakukan serangan sialan itu?” tanya Trump, merujuk pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. “Saya sudah bilang, ini sudah dijadwalkan dalam hitungan jam. Dia tidak punya penilaian sama sekali.”
Ketegangan ini memperdalam jurang antara Washington dan Tel Aviv, di mana AS berupaya meredam eskalasi konflik dengan Iran melalui mediasi diplomatik, sementara pihak Israel, terutama sayap kanan yang dipimpin Ben-Gvir, memandang Hizbullah sebagai ancaman eksistensial yang harus dihancurkan secara militer, bukan dinegosiasikan. Dalam pandangan Ben-Gvir, setiap gencatan senjata yang tidak menghapus Hizbullah adalah kemenangan bagi musuh.
Sementara itu, sumber diplomatik di Washington mengonfirmasi bahwa pembahasan kesepakatan damai masih berlangsung, meski terhambat oleh ketidakpastian sikap Israel. Namun, keengganan pejabat tinggi Israel untuk menerima kerangka perdamaian apa pun selain kekalahan total Hizbullah membuat kemungkinan kesepakatan semakin tipis—dan kemungkinan konflik berskala lebih luas semakin mengancam.
