Sumbawanews.com,- Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, tegas menyangkal klaim bahwa Teheran wajib membeli produk pertanian Amerika Serikat sebagai syarat pencairan asetnya yang selama ini dibekukan. Pernyataan itu disampaikan Hemmati pada Senin, 22 Juni 2026, menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyatakan bahwa dana Iran yang kembali mengalir akan “dipakai untuk membeli makanan dari Amerika.”
“Berdasarkan memorandum yang telah ditandatangani, tidak ada klausul yang mengikat Iran untuk membeli input pertanian dari AS,” ujar Hemmati kepada kantor berita Tasnim, seperti dilansir Antara. Ia menegaskan, kesepakatan tahun 2023 antara Teheran dan Washington hanya mencakup barang-barang esensial—terutama obat-obatan dan kebutuhan pokok—yang diperlukan untuk menopang kesejahteraan rakyat Iran, bukan sebagai transaksi komersial yang menguntungkan pihak tertentu.
Trump, dalam pernyataannya beberapa jam sebelumnya, berargumen bahwa Iran—dengan populasi 91 juta jiwa—tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, sehingga dana yang dicairkan harus “kembali dalam bentuk pembelian makanan dari AS.” Namun, Hemmati menolak narasi itu sebagai upaya memaksakan kepentingan ekonomi Amerika di bawah kedok kemanusiaan.
“Kami mengimpor makanan, obat, dan barang penting senilai miliaran dolar setiap tahun,” kata Hemmati. “Tapi keputusan pembelian tetap berdasarkan prinsip pasar: harga, kualitas, dan ketersediaan. Jika produk pertanian AS lebih kompetitif, kami akan membelinya. Tapi itu pilihan, bukan kewajiban.”
Ia menekankan bahwa aset Iran yang masih dibekukan—bukan hanya enam miliar dolar pertama yang telah disepakati—tidak terikat pada pembatasan sektoral. Iran berhak menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang lain yang tidak dikenai sanksi, termasuk teknologi, mesin industri, atau bahan baku strategis.
Pernyataan ini menjadi respons langsung terhadap upaya Washington yang semakin agresif mencoba mengarahkan aliran dana Iran ke sektor ekonomi domestiknya. Meski kesepakatan pencairan aset masih dalam tahap negosiasi, tekanan politik dari pihak AS—terutama dari pemerintahan Trump—terus mengganggu kepercayaan Teheran terhadap niat baik dialog.
Dalam konteks ini, Iran menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memulihkan akses terhadap cadangan devisa asing miliknya sendiri, bukan menjadi mitra dagang yang dipaksa membeli produk dari negara yang selama bertahun-tahun menjadikannya sasaran sanksi ekonomi.
Ketegangan ini menggarisbawahi realitas kompleks di balik upaya normalisasi hubungan: di satu sisi, kedua negara masih membuka saluran diplomasi—seperti yang terlihat dalam pembicaraan di Swiss—namun di sisi lain, retorika politik dan kepentingan domestik masing-masing terus menghambat terciptanya kesepakatan yang benar-benar saling menguntungkan.
