Sumbawanews.com,- Sebuah kelompok lintas partai anggota parlemen Inggris memperingatkan bahwa ketergantungan pemerintah pada teknologi Palantir berpotensi menjadikan perusahaan teknologi asal Amerika itu sebagai titik lemah strategis yang berisiko mengancam kedaulatan layanan publik. Dalam laporan resmi yang dirilis Selasa, Komite Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi Parlemen menyoroti bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan satu penyedia data bisa memicu “jebakan ketergantungan vendor”—di mana pemerintah akhirnya terjebak dalam kontrak mahal dan layanan yang semakin buruk.
“Kita tahu, seiring waktu, semakin sulit kita melepaskan diri dari mereka,” ujar Dame Chi Onwurah, ketua komite sekaligus anggota parlemen, kepada media. “Ini bukan sekadar masalah teknis—ini soal keamanan nasional.”
Dalam skenario terburuk, Palantir bisa memanfaatkan posisinya untuk memblokir akses sistem kritis—mulai dari jaringan layanan kesehatan nasional (NHS) hingga operasi pertahanan—sebagai alat tekanan politik. “Ini bisa menghentikan seluruh mesin pemerintahan dan ekonomi kita,” tegas Onwurah.
Laporan itu juga mengungkap ketidaksesuaian nilai antara Palantir dan prinsip demokrasi Inggris. Pernyataan kontroversial pendiri perusahaan, Peter Thiel, yang menyebut kecintaan publik Inggris terhadap NHS sebagai “sindrom Stockholm” pada 2023, menjadi sorotan utama. Lebih jauh, sebuah manifesto 22 poin yang diinspirasi buku CEO Alex Karp—yang menyerukan loyalitas mutlak terhadap kepentingan AS—disebut sebagai indikator kuat bahwa perusahaan ini menjalankan agenda politik, bukan sekadar teknis.
“Kita tidak bisa mengandalkan pemasok yang secara terbuka menyatakan bahwa teknologinya akan digunakan sesuai misi politiknya,” kata Onwurah. “Jika apa yang kita upayakan di NHS atau pertahanan tidak sejalan dengan tujuan Palantir, maka kita tidak punya jaminan mereka akan berpihak pada kita.”
Untuk mengurangi risiko, komite merekomendasikan agar NHS segera memanfaatkan klausul kontrak yang memungkinkan pemutusan hubungan kerja sejak Februari mendatang. Sejak 2020, Palantir telah memperoleh kontrak senilai total 750 juta dolar AS dari NHS dan Kementerian Pertahanan Inggris, dengan peran kunci dalam pelacakan pandemi Covid-19 dan distribusi peralatan medis.
Namun, Palantir bukan satu-satunya perusahaan asing yang menjadi titik rawan. Laporan itu juga menyebut ketergantungan pada Microsoft, Amazon Web Services, dan Fujitsu—perusahaan yang terlibat dalam skandal Horizon di Kantor Pos Inggris. Tapi, menurut komite, “Palantir yang paling mengkhawatirkan.”
Kritik terhadap Palantir semakin membesar akibat keterlibatannya dengan ICE (Imigrasi dan Penegakan Hukum AS) serta militer AS dan Israel. Donald Campbell dari organisasi Foxglove, yang aktif mengadvokasi pemutusan kontrak NHS dengan Palantir, menegaskan: “Ini bukan perusahaan yang seharusnya berada di dekat layanan publik Inggris. Apakah kita ingin memberi perusahaan semacam ini, dengan ideologi yang terbuka dan eksplisit, peran sentral dalam negara kita—yang nantinya akan sangat sulit dikeluarkan?”
Di hadapan komite pada Juli tahun lalu, Louis Mosley, kepala bisnis Palantir di Eropa, berusaha melepaskan perusahaan dari pernyataan Thiel. Ia menegaskan bahwa misi Palantir adalah “mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis dalam menjalankan mandat yang diberikan rakyat,” dan bahwa perusahaan tidak mengambil sikap politik.
Namun, para ahli keamanan siber seperti Professor Eerke Boiten dari Universitas De Montfort menekankan bahwa dalam praktiknya, pemerintah tidak punya pilihan selain mempercayai penyedia data. “Kita tidak bisa memeriksa apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan data kita. Jika data harus diproses, 99 persen kasus, penyedia harus bisa melihatnya. Maka, kepercayaan menjadi satu-satunya jaminan.”
Sementara sebagian pihak berargumen bahwa penolakan terhadap Palantir bisa menghambat ambisi Inggris menjadi “negara digital sejati,” para kritikus menegaskan: tanpa kepercayaan, tidak ada inovasi yang aman. Di tengah era di mana data adalah kekuatan, memilih mitra teknologi bukan sekadar soal efisiensi—tapi soal identitas, nilai, dan kedaulatan.
