Sumbawanews.com,- Letak strategis Indonesia di persimpangan jalur maritim dunia bukan sekadar fakta geografis biasa — ia adalah aset geopolitik yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat tekanan diplomatik dan ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dewi Fortuna Anwar, Co-Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus Research Professor di BRIN, dalam diskusi “Mid Year Geopolitical and Economic Outlook 2026” di Jakarta, 19 Juni 2026.
Dewi menekankan bahwa posisi Indonesia yang mengapit Selat Malaka dan Laut Cina Selatan — dua koridor perdagangan global terpenting — memberikan kekuatan laten yang bisa diubah dari sekadar keuntungan pasif menjadi instrumen kebijakan aktif. Ia membandingkannya dengan Iran yang memanfaatkan kontrol atas Selat Hormuz untuk memengaruhi pasar energi global. “Perang zaman sekarang bukan lagi soal senjata paling canggih, tapi soal siapa yang mengendalikan jalur vital,” ujarnya.
Selama ini, kata Dewi, Indonesia cenderung memandang posisi geografisnya sebagai sesuatu yang netral, bahkan pasif. Padahal, dalam tatanan global yang semakin pecah dan penuh ketidakpastian, keberadaan negara yang menguasai simpul-simpul logistik dan energi justru menjadi penentu keseimbangan kekuasaan. “Kita tidak perlu menjadi ancaman, tapi kita harus menyadari bahwa kita punya kekuatan yang bisa dipertimbangkan oleh negara-negara besar,” tegasnya.
Energi menjadi salah satu pilar utama daya tawar itu. Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara, serta pemilik cadangan nikel dan batu bara yang strategis, berada di posisi unik. Namun, Dewi mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu pasar atau satu jenis energi justru menciptakan kerentanan. “Jika kita hanya menjual nikel ke China, atau minyak ke Jepang, kita menjadi rentan terhadap tekanan politik atau fluktuasi harga. Diversifikasi pasar dan diversifikasi sumber energi adalah strategi bertahan,” katanya.
Ia juga menyoroti pergeseran kebijakan Amerika Serikat yang mulai mengurangi fokus pada transisi energi hijau, sehingga negara-negara yang mampu memastikan pasokan energi stabil — termasuk Indonesia — akan semakin dicari. “Negara yang maju bukan yang paling kaya sumber daya, tapi yang paling cerdas mengelola ketergantungan,” ujar Dewi.
Dalam konteks ini, kerja sama multilateral bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Indonesia, menurutnya, perlu memperdalam kemitraan tidak hanya dengan mitra tradisional seperti China, Jepang, atau AS, tetapi juga dengan India, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara Afrika yang sedang tumbuh. “Ketahanan nasional hari ini dibangun bukan dari benteng militer, tapi dari jaringan kemitraan yang luas, beragam, dan saling menguntungkan.”
Diskusi yang dihadiri pula oleh Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dan Senior Economist INDEF Fadhil Hasan itu menjadi bagian dari upaya memetakan ulang prioritas kebijakan luar negeri Indonesia untuk sisa tahun 2026. Dengan konflik global yang semakin kompleks dan rantai pasok yang rapuh, Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton di panggung geopolitik. Ia harus belajar menjadi aktor yang cerdas — bukan dengan mengancam, tapi dengan memperkuat posisinya sebagai titik kunci yang tak bisa diabaikan.
