Sumbawanews.com,- FairSquare, organisasi anti-korupsi sepak bola global, mendesak FIFA melarang Gianni Infantino mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada pemilihan tahun depan, karena ia telah menjabat selama tiga periode — batas maksimal menurut anggaran dasar FIFA. Dalam surat tertanggal 13 Agustus 2026, FairSquare menegaskan bahwa keputusan Dewan FIFA pada 2022 untuk tidak menghitung masa jabatan pertama Infantino (2016–2019) sebagai periode penuh melanggar ketentuan eksplisit dalam Anggaran Dasar FIFA yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh menjabat sebagai Presiden lebih dari tiga masa jabatan,” tanpa pengecualian berdasarkan durasi atau jenis kongres. Organisasi itu memperingatkan bahwa penafsiran sepihak ini membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, terutama mengingat kontroversi terbaru Infantino terkait rencana menjual saham Piala Dunia yang ditolak sebagian besar anggota FIFA. Beberapa konfederasi besar seperti UEFA, AFC, dan CONCACAF telah terbuka mendesaknya mundur, sementara Infantino kini berupaya menggalang dukungan dari federasi-federasi lain agar tetap memimpin.
Infantino, yang awalnya terpilih sebagai wakil UEFA dalam Komite Reformasi FIFA 2016, kini menjadi sasaran kritik tajam karena dianggap mengubah aturan yang dulu ia dukung demi mempertahankan kekuasaan. FairSquare menyoroti bahwa keputusan Dewan FIFA untuk mengabaikan masa jabatan pertamanya — yang berlangsung tiga tahun setelah penggantian mendadak Sepp Blatter — bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar reformasi FIFA pasca-skandal korupsi. Surat tersebut menekankan bahwa tidak ada ketentuan dalam aturan FIFA yang membedakan masa jabatan “lengkap” atau “tidak lengkap”, maupun hasil dari Kongres Biasa atau Luar Biasa. Dengan demikian, menurut FairSquare, setiap periode kepemimpinan Infantino — termasuk 2016–2019 — harus dihitung sebagai satu masa jabatan penuh, sehingga pencalonannya kembali secara hukum tidak sah.
Kontroversi ini memperdalam krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino, terutama setelah proposalnya menjual saham komersial Piala Dunia menuai penolakan luas dari anggota FIFA. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendukungnya, dan sejumlah federasi masih berpihak padanya, tekanan internasional terus meningkat. FairSquare memperingatkan bahwa jika FIFA tidak bertindak tegas, maka institusi ini akan semakin dipandang sebagai organisasi yang membiarkan pemimpinnya mengubah aturan demi kepentingan pribadi — sebuah ironi besar mengingat reformasi 2016 awalnya dirancang untuk mencegah hal semacam ini. Pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan tahun depan kini berpotensi menjadi ujian terberat bagi integritas lembaga sepak bola dunia.
