Sumbawanews.com,- Etiopia akan menyelenggarakan pemilu nasional pertamanya sejak berakhirnya perang Tigray, konflik mematikan selama dua tahun yang berakhir dengan kesepakatan damai pada 2022. Pemungutan suara yang dijadwalkan pada 1 Juni 2026 ini menjadi ujian besar bagi stabilitas politik negara yang telah lama terpolarisasi oleh konflik etnis dan ketegangan militer. Lebih dari 50,5 juta warga terdaftar sebagai pemilih, dengan seluruh 547 kursi parlemen menjadi ajang persaingan sengit antara partai-partai yang berakar pada identitas etnis.
Sejak 2018, Etiopia dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed, yang partainya, Partai Prosperitas, menguasai 457 kursi. Namun, keunggulan ini kini dihadapkan pada tekanan dari gerakan oposisi yang semakin terorganisir, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi episentrum konflik: Oromia, Amhara, dan Tigray. Hasil resmi diprediksi akan diumumkan pada 11 Juni oleh Dewan Pemilu Nasional Etiopia (NEBE).
Etiopia, negara berpenduduk 135 juta jiwa dan terbesar kedua di Afrika, adalah salah satu negara paling beragam secara etnis di dunia—dengan lebih dari 80 kelompok etnis yang hidup berdampingan, seringkali dalam ketegangan. Kelompok Oromo, yang menyumbang 35 persen populasi, merupakan kelompok terbesar, diikuti oleh Amhara (24 persen), Somali (7 persen), Tigray (6 persen), dan Sidama (4 persen). Sistem federal yang diterapkan sejak 1994 mengorganisasi negara menjadi 12 wilayah otonom dan dua kota otonom (Addis Ababa dan Dire Dawa), masing-masing didominasi oleh satu kelompok etnis utama. Namun, struktur ini justru menjadi sumber konflik ketika kepentingan politik dan sumber daya tidak dibagi secara adil.
Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 9,2 persen pada 2026—tertinggi di Afrika—Etiopia masih terjebak dalam krisis multidimensi: inflasi 11,7 persen, kelangkaan valuta asing, dan beban berat pemulihan pasca-perang. Dua pertiga penduduk beragama Kristen, sepertiganya Muslim, dengan komunitas kecil Yahudi Etiopia dan penganut kepercayaan tradisional.
Konflik bersenjata belum pernah benar-benar reda sejak 2020. Di Tigray, meski perjanjian damai Pretoria pada November 2022 menghentikan pertempuran besar, bentrokan kecil kembali meletus pada Januari 2026 antara pasukan pemerintah dan pasukan pertahanan Tigray (TDF), mengancam kestabilan yang rapuh. Di Oromia, pemberontakan yang dipimpin oleh Oromo Liberation Army (OLA) telah menewaskan ribuan warga sipil sejak 2019. Meski ada kesepakatan damai dengan sebagian faksi OLA pada Desember 2024, serangan udara, penghilangan paksa, dan kekerasan terhadap etnis Amhara di perbatasan terus berlanjut.
Di Amhara, konflik memburuk setelah aliansi antara milisi Fano dan pemerintah pusat runtuh pasca-perjanjian damai dengan Tigray. Milisi Fano, yang awalnya membantu pasukan federal melawan TPLF, kini berperang melawan pemerintah sendiri. Menurut data Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), lebih dari 7.400 serangan tercatat antara Januari 2022 dan Mei 2026. Wilayah Amhara menjadi yang paling tidak stabil, dengan 3.719 insiden—hampir setengah dari total. Oromia menyusul dengan 2.735 serangan, sementara Tigray dan Gambela masing-masing mencatat 262 dan 144 insiden.
Pemilu kali ini bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah momen penentu: apakah Etiopia bisa melangkah dari lingkaran kekerasan yang berulang, atau justru akan terperosok lebih dalam ke dalam fragmentasi etnis dan kekacauan sipil. Dunia menatap, sambil berharap bahwa suara rakyat—bukan peluru—akan menjadi penentu masa depan negara yang kaya akan keragaman, tetapi miskin dalam keadilan.
