Sumbawanews.com,- Brussels — Lima negara anggota Uni Eropa, dipimpin Prancis, secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk memperkuat alat perlindungan perdagangan guna menanggapi praktik ekonomi yang dianggap tidak sehat dari China. Dalam dokumen rahasia yang dibagikan pada Jumat, 23 Mei 2026, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, dan Lithuania menyerukan langkah-langkah tegas yang melampaui pendekatan konservatif selama ini.
Dokumen tersebut, yang diperoleh media Politico, menekankan perlunya peningkatan frekuensi investigasi terhadap subvensi ilegal, kelebihan kapasitas industri, dan hambatan perdagangan yang sistemik. Meski tidak secara eksplisit menyebut China, seluruh indikasi dalam teks mengarah pada Beijing sebagai mitra dagang utama yang dinilai memanfaatkan struktur ekonomi negaranya untuk menguasai pasar global.
Para menteri ekonomi kelima negara itu mendorong Komisi Eropa untuk mengadopsi instrumen baru bernama “alat ketahanan perdagangan,” yang memungkinkan penerapan tarif atau kuota darurat lintas sektor tanpa harus menunggu bukti kerusakan spesifik pada satu industri. Mereka juga meminta otoritas UE diberi wewenang langsung menjatuhkan bea anti-subsidi terhadap perusahaan asing, bukan hanya negara atau produknya — sebuah perubahan teknis yang akan mempercepat respons terhadap praktik dumping.
Selain itu, mereka menyerukan peningkatan sumber daya manusia di unit investigasi perdagangan UE dan meminta agar isu “keamanan ekonomi” menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan perlindungan perdagangan. Tujuannya jelas: melindungi rantai pasok strategis, dari baterai kendaraan listrik hingga semikonduktor, dari ketergantungan berlebihan pada satu pemasok.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menjadi suara paling vokal dalam kelompok ini, menekankan bahwa UE harus meniru pendekatan AS yang lebih agresif dalam melindungi industri domestik. “Kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa pasar bebas berjalan adil ketika ada satu aktor yang mengatur aturan mainnya sendiri,” ujar Macron dalam pidato di Brussels, sehari sebelum pengiriman dokumen.
Upaya ini datang tepat sebelum Uni Eropa menggelar pembahasan strategi internal tentang ancaman ekonomi China pada pekan depan, dan menjelang KTT G7 di Evian-les-Bains pada 15 Juni, di mana Macron berencana menjadikan “ketidakseimbangan perdagangan global” sebagai salah satu pilar utama agenda.
Dalam konteks geopolitik yang semakin terpecah, desakan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam sikap UE. Selama ini, blok ini lebih memilih dialog dan diplomasi, bahkan ketika China mendominasi pasar global dalam sektor energi bersih, logam kritis, dan teknologi digital. Kini, sejumlah negara anggota — terutama yang memiliki basis industri manufaktur kuat — mulai merasa bahwa kebijakan “terbuka tapi hati-hati” sudah tidak lagi memadai.
Jika disetujui, rekomendasi ini bisa mengubah wajah kebijakan perdagangan UE dalam dekade mendatang. Tidak hanya soal tarif, tapi soal filosofi: dari “keterbukaan sebagai nilai” menjadi “ketahanan sebagai kebutuhan.” Dan di tengah ketegangan geopolitik yang memanas, langkah ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan ekonomi Eropa-China — atau justru memicu perang dagang yang lebih luas.
