Kota Bima, Sumbawanews.com – Gelombang aksi menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) berlangsung serentak di sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa, Selasa (2/6/2026). Selain aksi yang digelar di kawasan Simpang Tiga Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, demonstrasi serupa juga berlangsung di Kota Bima.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (APPS) Kota Bima menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan dua jalur di depan Integrated Terminal Pertamina Bima, kawasan Wadu Mbolo, Kota Bima.
Aksi pemblokiran tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari dan menuju Kota Bima sempat mengalami kemacetan dan antrean kendaraan. Sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif, sementara kendaraan yang melintas di lokasi aksi harus bergerak perlahan akibat penyempitan akses jalan.
Dalam aksinya, massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat segera membuka kembali moratorium daerah otonomi baru (DOB) dan merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah lama diperjuangkan masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa.
Para demonstran menilai aspirasi pemekaran telah memenuhi berbagai persyaratan dan telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Mereka berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik melalui pembentukan provinsi baru.
Selama aksi berlangsung, aparat keamanan dari Polres Bima Kota melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun bentrokan.
Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas serta mengimbau massa aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Hingga aksi berlangsung, situasi keamanan di lokasi terpantau aman meskipun arus kendaraan sempat mengalami gangguan akibat pemblokiran jalan.
Aksi di Kota Bima ini menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di Pulau Sumbawa untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, yang selama ini menjadi salah satu aspirasi besar masyarakat di wilayah tersebut.
