Sumbawanews.com,- Jakarta — Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai percontohan pertama penerapan kawasan rendah emisi di Ibu Kota. Keputusan ini diusulkan dalam laporan ‘Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi’ yang diserahkan oleh inisiatif Breathe Cities kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam paparannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menjelaskan bahwa Blok M dipilih bukan hanya karena keramaian, tetapi karena kekuatan infrastruktur transportasi publik, dinamisme ekonomi, dan karakter kawasan campuran yang memadai untuk uji coba intervensi lingkungan secara terintegrasi. “Ini adalah laboratorium hidup untuk menguji kebijakan berbasis data sebelum diperluas ke seluruh Jakarta,” ujar Dudi.
Selain Blok M, empat kawasan lain juga masuk daftar prioritas: Kota Tua, GBK–Senayan, Medan Merdeka, dan Dukuh Atas. Masing-masing dipilih berdasarkan potensi dampak, kepadatan kendaraan, dan kesiapan masyarakat terhadap perubahan mobilitas.
Implementasi rencana ini akan dilakukan secara bertahap hingga 2029, dengan pendekatan adaptif yang menyesuaikan kondisi lokal. Dalam skenario paling ambisius, konsentrasi partikel PM2.5 — pencemar udara paling berbahaya bagi kesehatan — diprediksi turun lebih dari 14,3 persen di seluruh kawasan prioritas. Di GBK–Senayan, penurunan bahkan bisa mencapai 20,7 persen.
Dudi menambahkan, manfaat kesehatan yang dihasilkan dari penurunan polusi udara diperkirakan bernilai Rp1,9 triliun per tahun. Angka ini mencakup pengurangan biaya pengobatan, penurunan kasus penyakit pernapasan, dan berkurangnya risiko kematian dini akibat paparan polusi jangka panjang.
Namun, pemerintah menekankan bahwa kawasan rendah emisi bukan sekadar larangan kendaraan pribadi. “Ini bukan soal melarang, tapi memberi pilihan,” tegas Dudi. Keberhasilan program bergantung pada ketersediaan transportasi publik yang andal, integrasi antarmoda, perbaikan fasilitas pejalan kaki, serta kampanye publik yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif warga.
Pemprov DKI menegaskan bahwa masyarakat bukan penerima pasif kebijakan, melainkan mitra strategis. “Tanpa kesadaran dan keterlibatan warga, tidak ada kebijakan yang akan bertahan,” ujar Dudi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Jakarta dalam menghadapi krisis kualitas udara yang kian mengkhawatirkan. Dengan Blok M sebagai titik awal, pemerintah berharap bisa membangun model kota berkelanjutan yang tidak hanya bersih, tetapi juga adil dan inklusif — tempat mobilitas tidak lagi menjadi ancaman, melainkan pilihan yang sehat dan nyaman.
