Sumbawanews.com,- Perundingan antara Lebanon dan Israel di Washington DC masih terhambat oleh perbedaan mendasar soal mekanisme penarikan pasukan. Delegasi Lebanon menuntut penarikan segera seluruh kekuatan militer Israel dari wilayah selatan negaranya, sementara Israel bersikeras bahwa Angkatan Darat Lebanon harus terlebih dahulu mengambil alih kendali strategis di kawasan punggung bukit Ali al-Taher dan membersihkan terowongan-terowongan milik Hizbullah sebelum pasukan mereka mundur.
Menurut sumber di kalangan pemerintah Amerika Serikat yang dikutip stasiun televisi Al Hadath, Israel tidak hanya meminta jaminan keberadaan tentara Lebanon di zona penyangga, tetapi juga menuntut kemampuan nyata untuk menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah—kelompok yang selama ini dianggap sebagai ancaman utama oleh Tel Aviv. Kedua pihak, meski telah memasuki putaran kelima perundingan, belum menemukan titik temu dalam hal urutan dan syarat penarikan pasukan.
Kepala otoritas pertahanan Israel, Israel Katz, serta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baru-baru ini menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di Lebanon selatan, Suriah, dan Jalur Gaza merupakan bagian dari konsep keamanan baru yang dirancang untuk mencegah serangan serupa dengan yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Bagi Israel, kehadiran militer di perbatasan bukanlah pendudukan, melainkan perlindungan strategis yang tak bisa ditawar.
Sementara itu, pemerintah Lebanon menilai keberadaan pasukan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan dan menekankan bahwa penarikan total adalah prasyarat mutlak bagi stabilitas jangka panjang. Perundingan yang difasilitasi AS kini berada di persimpangan: apakah akan berujung pada kesepakatan yang mengikat, atau justru memperdalam ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.
Dengan gencatan senjata yang masih rapuh dan tekanan internasional terus meningkat, dunia menanti apakah diplomasi akan menang atas kekuatan senjata—atau apakah perbatasan itu akan kembali menjadi medan perang.
