Sumbawanews.com,- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang dirintis oleh Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi. Ia menekankan bahwa perjanjian yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak, bukan sekadar simbol politik.
HNW mengapresiasi upaya diplomatik negara-negara Timur Tengah yang berhasil membawa kedua negara yang selama ini berseteru ke meja perundingan. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya perdamaian ini terus diancam oleh aksi militer Israel di Lebanon, yang dinilainya sebagai upaya sengaja untuk menggagalkan proses stabilisasi kawasan. “Israel masih terus melanggar gencatan senjata, menutup akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan memperluas serangan di Tepi Barat serta Masjid Al Aqsha—padahal dunia sedang berusaha menenangkan konflik di wilayah lain,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).
Menurut HNW, perjanjian AS-Iran yang fokus pada Lebanon seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperluas perdamaian ke wilayah lain yang masih bergolak—terutama Palestina. Meski tidak disebut secara eksplisit dalam naskah kesepakatan, kondisi Gaza tidak bisa dipisahkan dari dinamika keamanan regional. “Selama perang AS-Iran berlangsung, Israel memanfaatkan kekacauan untuk memperdalam tragedi kemanusiaan di Gaza. Sekarang, ketika ancaman perang besar mulai mereda, dunia tidak boleh berpaling,” tegasnya.
Ia menyoroti dampak ekonomi global akibat penutupan Selat Hormuz selama konflik berkecamuk. Dengan dibukanya kembali jalur strategis itu, harga minyak dunia diharapkan segera turun, memberi napas lega bagi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia. Namun, HNW menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dari keadilan politik. “Perdamaian yang sejati bukan hanya soal membuka jalur pelayaran, tapi juga membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina yang telah diakui lebih dari 153 negara anggota PBB.”
HNW meminta pemerintah Indonesia memperkuat peran diplomatiknya dalam mendorong penegakan hukum internasional. Ia menilai sikap AS yang selama ini menggunakan hak veto di PBB untuk melindungi Israel telah menghambat upaya perdamaian yang adil. “Jika AS benar-benar menginginkan perdamaian, maka ia harus berhenti menjadi pelindung kejahatan. Hak veto tidak boleh menjadi tameng bagi pelanggaran hak asasi manusia berulang-ulang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pemimpin Barat bahwa kebijakan mendukung Israel secara membabi buta justru membahayakan kepentingan strategis mereka sendiri—baik dari sisi keamanan regional maupun stabilitas ekonomi global. “Netanyahu bukan sekadar pemimpin Israel. Ia adalah faktor penghambat perdamaian yang mengancam seluruh tatanan dunia. Dunia tidak bisa lagi memilih antara perdamaian atau kepentingan politik sesaat.”
Dengan berakhirnya konflik AS-Iran, HNW berharap komunitas internasional segera mengalihkan fokusnya ke Gaza. “Perdamaian di Timur Tengah tidak akan lengkap tanpa kemerdekaan Palestina. Ini bukan soal simpati, tapi soal keadilan yang telah terlalu lama ditunda.”
