Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menargetkan masa tunggu keberangkatan jamaah haji di Indonesia bisa dipangkas hingga 15 tahun—jauh lebih singkat dari angka 26 tahun yang sudah berhasil direduksi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Presiden menekankan perlunya terobosan struktural dan teknologi untuk mempercepat proses pemberangkatan haji, sekaligus memastikan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh jamaah.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa Presiden menunjukkan kepedulian mendalam terhadap panjangnya antrean haji yang sempat mencapai 35–40 tahun di masa lalu. “Beliau tidak puas hanya dengan pencapaian 26 tahun. Beliau bertanya, ‘Bagaimana caranya kita bisa lebih cepat lagi?’” ujar Cucun usai pertemuan, Rabu (17/6/2026).
Untuk mewujudkan target ini, Presiden meminta Kementerian Agama dan Kementerian Haji segera menyusun skema baru yang menggabungkan peningkatan kuota, modernisasi sistem pendaftaran, serta kerja sama strategis dengan Arab Saudi. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan sistem kuota berbasis tahunan yang lebih fleksibel, serta penguatan kerja sama bilateral untuk memperluas kapasitas akomodasi di Mekkah dan Madinah.
Tak hanya soal kecepatan, Presiden juga menekankan peningkatan kualitas layanan. Cucun menyebut, di bawah kepemimpinan Prabowo, hampir 17.000 jamaah haji reguler kini diakomodasi di zona 1 Madinah—area terdekat dengan Masjid Nabawi—dengan menginap di hotel bintang lima. Sebelumnya, akomodasi semacam ini hanya dinikmati jamaah haji khusus.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal harga diri bangsa,” kata Cucun menirukan pernyataan Presiden. “Jamaah haji kita adalah utusan Allah yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka layak diterima dengan hormat, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara logistik dan kemanusiaan.”
Selain itu, pemerintah juga melaporkan keberhasilan sistem pengawasan imigrasi yang mampu mencegah keberangkatan jamaah ilegal. “Kami pastikan hanya yang terdaftar dan memenuhi syarat yang berangkat. Ini menjaga integritas program haji dan melindungi jamaah dari penipuan,” tambah Cucun.
Peningkatan layanan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan ibadah haji sebagai pengalaman yang aman, nyaman, dan bermartabat. Dengan target 15 tahun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menerima antrean panjang sebagai takdir—melainkan sebagai tantangan yang harus dipecahkan dengan kebijakan cerdas dan ketegasan administratif.
Pemerintah kini sedang menyiapkan laporan rinci yang akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat, termasuk rencana anggaran dan kerangka waktu implementasi. Jika terwujud, pemangkasan antrean haji menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manajemen ibadah haji di Indonesia.
